Network
GALAMEDIA - Meski di tengah tantangan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama dua tahun ini, BPJamsostek masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP).
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.
Baca Juga: IPDN Luncurkan Smart Campus Data Base sebagai Persiapan Menuju Smart Campus
Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad Zuhri mengapresiasi manajemen BPJamsostek atas penyampaian Laporan Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostek periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ungkapnya dalam siaran pers, Selasa, 8 Juni 2021.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen.
Dikatakannya hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99 persen selama 6 bulan.
Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi BPJamsostek tahun 2020.
Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8 triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun," tuturnya.
Anggoro mengatakan, pihaknya mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel.
Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK," jelasnya.
Baca Juga: Gerak Indonesia Minta Komnas HAM Fokus Tangani HAM Ketimbang KPK, Begini Jawaban Ketua Komnas HAM
"Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal," tambah dia.
Sementara itu, Direktur Keuangan BPJamsostek, Asep Rahmat Suwandha menyampaikan, dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek.
Dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73,26 triliun.
Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," terangnya.
Asep memaparkan, dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen p.a., yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68 persen p.a.
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20 persen.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat sebesar 22,64 persen.
Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat, Dodo Suharto, menerangkan, dengan hasil audit dari LK-LPP BPJamsostek di Tahun 2020 ini, akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan peserta kepada kami untuk mengelola dana peserta.
"Kami sampaikan terimakasih terhadap seluruh pihak atas capaian manajemen BPJamsostek bahwa seluruh program DJS yaitu JHT, JP, JKK, dan JKM yang dikelola oleh BPJamsostek ini kita kelola dengan sangat baik, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap seluruh peserta BPJamsostek," ujarnya.***
