Network
"Modus yg sama saat revisi UU KPK," katanya.
Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini merupakan tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.
Sebelumnya, Mahfud MD sempat menyoroti soal perlu atau tidaknya pasal penghinaan kepada presiden.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Yandri Susanto Bukan Lawan Debatnya : Nanti Dia Gak Ngerti Maksud Saya
Ia mengungkap bahwa sebelum dirinya menjabat Menko Polhukam, ia sempat menanyakan perihal sikap Jokowi terhadap pasal penghinaan tersebut.
"Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi," kata Mahfud MD.
Menurut pengakuannya, sang presiden menyerahkan perihal pasal penghinaan tersebut terhadap legislatif.
Baca Juga: BOR Baik, Irvan Minta Masyarakat Bandung Tidak Panik Tapi Tetap Waspada
"Jawabnya, "Terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan"," tuturnya.
"Jd menurut Pak Jokowi sbg Presiden "mau memasukkan atau tdk pasal penghinaan kpd Presiden ke KUHP putusannys terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yg baik bg negara", tp bg Pak Jokowi sbg pribadi masuk atau tdk sama sj, sering dihina jg tak pernah mengadu/memperkarakan," tambah Mahfud MD.***
