Network
GALAMEDIA – Muhammad Said Didu (MSD) mengaku kesal tingkah laku pemerintah yang terkesan seperti tidak tahu apa-apa perihal polemik antara Tenaga Kerja Lokal dan Bahasa Mandarin.
Pasalnya, MSD menerima informasi yang menyebut jika kemampuan dalam berkomunikasi dalam Bahasa Mandarin telah dijadikan sebagai tolak ukur untuk masuk kerja di perusahaan semen.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengungkapkan, kebijakan perihal Bahasa Mandarin tersebut dapat membuat Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China semakin mendominasi di perusahaan.
Baca Juga: Kamp Rohingya di India Terbakar Hebat, 55 Tempat Penampungan Menjadi Abu
Menurutnya, kebijakan perihal Bahasa Mandarin tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan pemerintah semakin sewenang-wenang kepada Tenaga Kerja Lokal.
"Mereka (pemerintah) sudah ngelunjak," ujar MSD dikutip Galamedia dari akun Twitternya, @msaid_didu, Senin, 14 Juni 2021.
Pasalnya, pemerintah sendiri telah mencabut kebijakan yang mengharuskan TKA China menguasai Bahasa Indonesia.
"Setelah wajib bisa berbahasa Indonesia bagi TKA China dicabut oleh pemerintah," ungkapnya.
Baca Juga: Kota Bandung Waspada Covid-19! Keterisian Tempat Tidur di RS dalam Kondisi Mengkhawatirkan
MSD memandang bahwa hal tersebut tersebut telah menunjukkan sisi yang sangat kontras di tengah tuntutan penguasaan Bahasa Mandarin yang diberikan ke Tenaga Kerja Lokal.
"Sekarang mereka (pemerintah) wajibkan tenaga kerja kita wajib berbahasa Mandarin," jelas dia.
"Berikutnya (kebijakan) apa lagi?," tanyanya ke pemerintah.
Kemudian pernyataan MSD dipertegas oleh pendapat dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan.
Agus mengungkapkan bahwa Bahasa Mandarin telah dijadikan sebagai tolak ukur untuk masuk kerja di PT. Kobexindo Cement.***
