Network
"Sekarang akhirnya dengan keterangan Ghufron, orang langsung bikin analisis bahwa yang tahu memang cuman Firli, gak ada kolektif kolegial di situ," tuturnya.
"Maka rumusan lebih lanjut Firli takut, maka rumusan lebih lanjut dari itu adalah Firli memang yang satu-satunya punya desain untuk menyingkirkan. Kan begitu jadinya," lanjut Firli.
Ahli filsuf ini menilai, Firli tidak paham apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial.
"Kalau kolektif kolegial, artinya di dalam keadaan paling risk-an sekarang, ya ketuanya yang datang, baru dia mewakili kolektif kolegial, bukan anak buahnya. Kan ini soal-soal simpel, yang di dalamnya mengandung virus stupidity tuh," katanya sambil tertawa.
Lebih lanjut, Rocky menjelaskan, Komnas HAM dan KPK sebagai dua lembaga besar harusnya bertemu dalam momentum beradab.
Baca Juga: Sebanyak 1.329 Pesantren di Jabar Lolos Seleksi OPOP
"Di dalam demokrasi yang beradab, itu sama-sama badan negara dengan status yang agung, Komnas HAM jelas mandate reformasi yaitu memelihara peradaban HAM, KPK juga mandate reformasi memelihara kebersihan politik anggaran kita," terang Rocky.
"Jadi dua lembaga yang beradab mestinya bertemu di dalam satu momentum yang beradab," sambungnya.
Namun jika hanya mengirim orang lain dan menghindar, menurut Rocky, itu tidak beradab.
Baca Juga: Gun Romli Soroti Pernyataan HRS Belum Pantas Disebut Imam Besar: Pengakuan yang Jujur
