Network
"Para pejabat struktural hadir, kecuali yang pegawai itu 25 persen. Yang dipelayanan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, jika dibutuhkan hadir ya hadir. Yang WFH (work from home) pun on call, artinya ketika dibutuhkan, wajib hadir. Tapi lebih ke pembatasan yang bekerja. Jadi saat ini 25 persen," bebernya.
Dikeluarkannya SE tersebut, kata Rony, karena melihat data Pusat Informasi Covid-19 Cimahi (PICC) semua zona sudah merah. Namun jika dilhat dari data pusat, belum ada ketetapan zona merah.
"Saya lihat masih zona oranye dari data covid pusat, masih di angkat 2,16, berarti masih zona oranye. Tapi kalau data dari cimahi ini sudah menuju ke zona merah. Melihat demikian, maka atas perintah Plt. Wali Kota beberapa harus dilakukan antisipasi, diantaranya adalah penyemprotan disinfektan yang sudah dilakukan oleh Damkar bekerjsama dengan BPBD, dan PMI," terangnya.
Diakui Ronny, jika saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 di kalangan ASN Pemkot Cimahi. Namun ia belum mengetahui pasti berapa total jumlah ASN Pemkot Cimahi yang terpapar virus mematikan tersebut.
"Di Diskominfoarpus aja sudah ada 10 orang, kemarin semua ikut swab dan reaktif 1 orang, PCR-nya belum keluar. Kalau PCR-nya positif, berarti ada 11 orang. Untuk data pasti keselurannya saya belum dapatkan, tapi setiap hari meningkat. Kasusnya tidak setiap SKPD, tapi ada beberapa SKPD, ada pegawainya yang terpapar covid," paparnya.
Ronny memastikan, penyemprotan disinfektan tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan maupun kerja ASN. "Selama penyemprotan keluar dulu, jadi diamankan barang-barang elektronik, satu jam baru dibersihkan, setelah itu boleh masuk," katanya.***
