Network
GALAMEDIA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali sudah diresmikan pemerintah. Kebijakan ini akan dilakukan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai pemimpin kebijakan PPKM Darurat pada Kamis 1 Juli 2021 sudah melakukan siaran pers terkait PPKM.
Dalam siaran pers tersebut, Luhut Binsar Panjaitan memaparkan bahwa PPKM Darurat akan dilaksanakan secara tegas dan terukur sesuai titah Presiden Joko Widodo.
“Presiden memerintahkan kita semua untuk melakukan PPKM Darurat dengan tegas dan terukur. Tadi kami sudah bicara dengan para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Kita semua sepakat akan melaksanakan ini dengan tegas,” ujar Luhut dikutip Galamedia dari laman Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: PPKM Darurat, Semarang Pastikan Tutup Tempat Ibadah dan Pusat Perbelanjaan
Luhut juga meminta setiap pemerintahan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat untuk mencermati kembali hal-hal yang sedang dikerjakan agar tidak melanggar aturan PPKM Darurat.
Usai melakukan siaran pers terkait PPKM Darurat, banyak tokoh politik yang menyoroti kegiatan tersebut, salah satunya Politikus PDIP Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul, melalui akun twitternya memberikan pemberitahuan bahwa Penyebar hoaks terkait PPKM Darurat akan ditindak tegas.
Hal itu sejalan dengan yang sudah dipaparkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Pemimpin Kebijakan PPKM Darurat Jawa- Bali.
