Kebijakan Ganjil Genap! Ini Kata Kapolres Sumedang

GALAMEDIA - Seiring dengan pergeseran kebijakan pemerintah dari yang semula difokuskan pada mengejar herd immunity (kekebalan komunal), kearah optimalisasi disiplin prokes dan pembatasan mobilitas masyarakat, melalui Gerakan 5 M( memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan memasifkan kegiatan 3T (testing, tracing,treatment) yang diparalelkan dengan kegiatan vaksinasi.

"Maka tentunya harus dipikirkan kebijakan jangka panjang, yang bisa diterapkan untuk mengadopsi kebijakan tersebut. Kebijakan penutupan / penyekatan jalan untuk membatasi mobilitas masyarakat adalah kebijakan yang berlaku jangka pendek ( tidak permanen). Oleh karena itu, Pemkab Sumedang bersama Polres Sumedang mencoba strategi Ganjil Genap sebagai strategi jangka panjang penanganan Covid 19, yang akan menggantikan penyekatan / penutupan jalan," kata Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto, Rabu 4 Agustus 2021.

Kebijakan itu dinilai memiliki beberapa kelebihan dibanding penyekatan / penutupan jalan.

Baca Juga: Begini Kondisi Terkini Pria yang Mencoba Bunuh Diri di Depan Balai Kota Bandung

Yaitu Tlterbukti lebih efektif ( dibuktikan dengan analisa kuantitas kendaraan yang melalui jalur sebelum dan sesudah kebijakan ganjil genap), dan dapat diadopsi sebagai strategi jangka panjang pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka penanganan pendemi.

Selanjutnya kebijakan itu, lebih humanis dibanding penutupan dan penyekatan jalan.

Misalnya, bila penutupan jalan dilakukan secara ketat maka gerobak pedagang kaki lima pun tidak bisa melewatinya. "Hal itulah yang membuat water barrier maupun police line untuk penutupan jalan selama ini, tidak dibuat dari rantai ataupun portal besi oleh Polres Sumedang. Namun jika terus menerus dibiarkan dibongkar barrier penutupan/penyekatan jalan tersebut , maka hal itu akan berimplikasi negatif terhadap wibawa aturan pemerintah daerah. Atas pertimbangan hal hal tersebut diatas maka dirasa perlu sebuah kebijakan yang dapat membiarkan gerobak pedagang kaki lima bisa lewat. Namun pembatasan mobilitas masyarakat tetap bisa dilakukan yakni kebijakan ganjil genap tersebut," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan Ganjil Genap itu juga dianggap bisa mengadopsi aturan PPKM level 3 dan 4, yang membolehkan rumah makan untuk menerima pengunjung dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. (kebijakan penutupan jalan dirasakan sudah menjadi tidak sesuai untuk mengakomodir hal tersebut).

Baca Juga: Ruhut Sitompul Minta Anak Buah AHY Mencontoh Kader Demokrat Pimpinan Moeldoko

"Secara logis kebijakan ganjil genap akan meningkatkan pendapatan dari pengemudi ojol, delman dan becak di tengah kota. Sehingga diharapkan membantu meringankan beban hidup mereka di masa masa pendemi," kata Eko.

Dalam pelaksanaannya kebijakan ganjil genap juga akan mencerminkan kolaborasi aparatur pemerintahan yang solid. Karena dalam penegakkan aturannya dibutuhkan kerja sama dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Kebijakan ganjil genap juga bisa dimodifikasi sebagai sebuah sarana wisata, dimana masyarakat bisa menitipkan kendaraannya yang tidak bisa melalui jalur ganjil genap, dikantung-kantung parkir yang telah ditentukan.

"Dikesempatan ini pihaknya menitipkan pemikiran, bahwa kita jangan terjebak dengan perspektif sempit. Bahwa kebijakan ganjil genap selalu dikonotasikan sebagai sebuah kebijakan untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Namun kebijakan ganjil genap yang dicoba diimplementasikan di Sumedang haruslah dilihat sebagai dari perspektif ikhtiar pemerintah daerah dalam menangani Covid 19, melalui pembatasan mobilitas masyarakat dengan cara yang lebih humanis.

"Tetaplah waspada dan disiplin jalankan protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga dan melindungi karena penanganan Covid-19 belumlah tuntas," pungkasnya.***