Network
GALAMEDIA - Pada Senin 23 Agustus 2021 merupakan hari terakhir penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-3.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil.
Mardani Ali Ser juga mengingatkan terkait pergerakan atau mobilitas dari luar negeri yang dinilai berpotensi merusak hasil PPKM.
Hal tersebut disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun media sosial Twitter miliknya @mardanialisera pada Senin, 23 Agustus 2021.
Baca Juga: Ratusan Rumah di Bandung City View 2 Kalah Gugatan di Pengadilan, Pengembang Langsung Ajukan Banding
Politikus PKS ini mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada masyarakat kecil seperti tukang becak, porter, sampai warteg.
"Kesejahteraan masyarakat kecil harus dijaga. Amat kasihan penderitaan tukang becak, porter sampai warteg," kata Mardani Ali Sera dikutip Galamedia dari akun Twitternya.
Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa harus ada mekanisme crash program untuk masyarakat kecil di Indonesia.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pergerakan terutama dari luar negeri karena berpotensi merusak hasil PPKM.
"Sekali lagi harus ada mekanisme crash program untuk mereka. Lalu jangan ada lagi pergerakan apalagi dari luar negeri yang berpotensi merusak hasil PPKM," kata Mardani.
Lantaran, kata Mardani Ali Sera, jika hal tersebut terjadi lagi maka masyarakat Indonesia pun yang harus menanggung resiko.
"Jika terjadi lagi, rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus terus tinggi," papar Mardani.
Selain itu, Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah agar konsisten memakai indikator penentuan level situasi pandemi di suatu wilayah.
Baca Juga: J99 Foundation dan MS Glow Clinic Beri Santunan kepada 99 Panti Asuhan
"Pemerintah juga mesti konsisten memakai indikator untuk penentuan level situasi pandemi suatu wilayah," katanya.
Ketua DPP PKS ini pun tak henti-henti meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam menentukan kebijakan implementasi kesehatan masyarakat.
"Konsisten juga diperlukan dalam menentukan kebijakan implementasi upaya kesehatan masyarakat yang dijalankan," sambungnya.
"Jangan menambah eksepsi karena bisa berimbas utk level yg sama penerapannya, terkesan jd lebih longgar," imbuhnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan belum ada penentuan terkait perpanjangan PPKM level 2-4.***
