Network
"Masyarakat pembeli harus dapat perlindungan. Namun nyatanya bisa dikalahkan dengan alasan formalistik. Karena hanya menyebut hal tertentu, yang membuat itu harus digugurkan. Ini membuat keresahan psikis dan bisa berdampak juga pada ekonomi," papar Joko.
Joko pada kesempatan itu juga menyatakan pemerintah harus hadir menengahi. Pasalnya, persoalan ini juga akan berdampak luas terlebih bagi perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Sebanyak 1.677 Sekolah di Kota Bandung Diizinkan Gelar PTM Terbatas
"Jadi hal formil ini mestinya negara harus hadir. Kaitan mengenai posisi property. Ini adalah bukan pemerintah menfasilitasi pengadan perusahaan, ini pihak swasta sudah punya inisiatif meski ada sisi bisnis tapi ini mestinya mendapat dukungan," terangnya.
"Tanpa peran swasta mengadakan perumahan, nggak ada rumah terbangun, nggak ada titik ekonomi tumbuh, tidak ada masyarakat bawah bisa akses perumahan. Karena memang sektor perumahan harus didukung. Sehingga dalam hal ini tidak boleh cuci tangan," tuturnya.
Di tempat yang sama, kuasa hukum pengembang, Perjuangan Nainggolan menuturkan, selain mengajukan banding atas putusan sebelumnya, pihaknya juga sudah membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY) terkait majelis hakim yang memenangkan gugatan.
"Kami merasa proses peradilan jurang adil. Dengan bukti yang kami miliki dan proses persidangan ternyata putusan sangat tidak cermat. Kami sudah sampaikan pengaduan ke KY," tutur Perjuangan.
Ia menyatakan beberapa hal yang dinilai kurang cermat. Di antaranya terkait turunan hak guna bangunan (HGB) yang dibatalkan. Begitu juga terkait jangka waktu yang dikesampingkan.
Baca Juga: Kabar Duka: Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, H Agus Nuria Tutup Usia
