Network
Soalnya, lanjut dia, di masa situasi pandemi Covid-19 saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan merasakan manfaatnya.
"Masyarakat membutuhkan peran dan juga bantuan dari pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian keuangan, bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah dapat mengurangi dan mencegah semakin meningkatnya angka kemiskinan di tanah air," katanya lagi.
Di sisi lain, Bamsoet pun menuntut Kemensos dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas dasar untuk tetap memberikan bantuan sosial serta mengimplementasikan program-program bantuan sosial diluar situasi darurat, mengingat penyaluran BST hanya diberikan pada saat pandemi dan situasi ekonomi darurat.
"Berikan jaminan kepastian dan komitmen agar masyarakat yang saat ini masih kesulitan ekonomi atau keuangan tetap mendapatkan bantuan, khususnya bagi kaum lanjut usia, anak yatim atau piatu akibat Covid-19," tandasnya.
Dengan adanya penghentian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terpaksa menghentikan bansos tersebut.
Baca Juga: Diperiksa Penyidik KPK Besok, Azis Syamsuddin Bakal Jalani Penahanan?
"Kalau BST Covid-19 dari Pemerintah Pusat sudah tidak ada," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 23 September 2021.
Meski demikian, lanjut Premi, Kemensos tetap menyalurkan bantuan bagi warga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurut Presmi, bansos tunai yang selama ini disalurkan kepada penerima manfaat berasal dari APBD DKI dan APBN milik Kemensos.
Dia mengaku Pemprov DKI belum memastikan rencana terkait penyaluran bansos tunai sendiri.***
