Network
GALAMEDIA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menilai banyak usulan program yang tidak prioritas yang diusulkan dalam RAPBD 2022 Kota Bandung.
Akibatnya, masih banyak program lain yang berdampak langsung kepada masyarakat yang tidak terakomodir.
"Banyak usulan yang bukan prioritas, padahal berdasarkan PP no 12 tahun 2019 harus kategori darurat, mendesak dan prioritas. Maka lebih baik kembali kepada RKUA-PPAS (Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah disepakati," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa 9 November 2021.
Baca Juga: Pekerjaan Pasar Inpres Sumedang Senilai Rp5,639 M Mangkrak
Menurutnya, salah satu program penting yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Kota Bandung, yakni persoalan banjir, tidak menjadi prioritas.
Mengingat banjir sudah menjadi bencana rutin yang terjadi setiap tahunnya di Kota Bandung.
"Kalau insentif tenaga kesehatan (nakes), saya setuju dikeluarkan juga untuk UHC (Universal Health Coverage). Tapi diluar itu, ada hal atau usulan yang bukan prioritas," katanya.
"Jadi pertama melanggar regulasi dan juga surat edaran KPK," imbuhnya.
Ia mengatakan, dengan usulan tambahan yang tidak prioritas, maka lebih baik tidak diakomodir. Hal itu agar lebih berfokus pada program yang memang penting, mendesak dan darurat.
Baca Juga: Didampingi BW, Anak Buah Anies Baswedan Datangi KPK Bawa Dokumen 600 Halaman, Ada Apa?
Seperti kesehatan, pendidikan dan sejumlah program lainnya, yang akan dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat.
"Sebagian usulan tambahan yang tidak prioritas, jangan diakomodir dan tetap kepada RKUA-PPAS. Jadi yang mendesak, darurat dan prioritas, itu yang diakomodir dan harus ada justifikasi," terangnya.
"Salah satu yang tidak diusulkan terkait mayday atau hari buruh, jadi ketika terjadi sesuatu maka tidak ada anggaran yang digunakan untuk penanggulangan. Saya konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja, mereka mengusulkan tapi kurang prioritas," jelasnya.***
