Network
“Salah satu yang bikin gaduh adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian,” ungkap Satyo.
Baca Juga: Prabowo Subianto: Negara Kaya Tanpa Pertahanan Kuat Akan Diinjak dan Didikte Bangsa Lain!
Padahal, kata pengamat politik ini, petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas pendapatannya sudah minus.
“Padahal petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas adalah petani penggarap atau buruh tani yang jika dikenakan PPN akan menggerus pendapatannya yang sudah minus,” tandasnya.
Sebagai informasi, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Jokowi untuk memberhentikan Sri Mulyani.
Baca Juga: PPKM Level 3 Pada Saat Nataru Batal Dilakukan di Seluruh Wilayah, Berikut Peraturan Yang Ditetapkan
Bukan tanpa alasan, Bamsoet meminta Sri Mulyani mundur karena dianggap tak menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.
Pasalnya, menurut keterangan Bamsoet, Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI tanpa ada alasan jelas.
Bukan hanya Bamsoet, desakan mundur ke Sri Mulyani juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad.
Desakan itu mulai mencuat karena menurutnya Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.
