Respek Tinggi Kepada ASN, Wakil Ketua DPRD Ade Supriadi Ingatkan Sejumlah Permasalahan di Kota Bandung

- 19 Desember 2021, 17:59 WIB
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Ade Supriadi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Ade Supriadi. /Yeni Siti Apriani/Galamedia/

GALAMEDIA - Warga Kota Bandung terus bahu membahu berupaya menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) hingga nyaris pulih total di akhir 2021 ini.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung Ade Supriadi SE.

"Dari fungsi pengawasan kami di dewan, saya juga menaruh respek tinggi bagi para ASN (Aparat Sipil Negara) yang berjibaku, dengan anggaran terbatas, demi terciptanya Bandung yang sehat dan mengarah ke era normal. Ada Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit termasuk milik Pemkot Bandung yang berjuang meninggalkan keluarganya demi mempertahankan nyawa rakyat, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya juga banyak berkontribusi," ujar Ade, Ahad, 19 Desember 2021.

Menurutnya, stabilitas ekonomi, harga kebutuhan pokok yang terjaga, hingga kondusivitas yang didukung aparat TNI dan Polri di Kota Bandung cukup terjaga dan itu patut disyukuri sebagai berkah sehingga kita bisa menjalani masa pemulihan menuju Bandung yang kembali bangkit.

Baca Juga: LINK NONTON LIVE STREAMING TIMNAS INDONESIA VS MALAYSIA di Piala AFF 2020 Malam Ini Pukul 19.00 WIB

Di tengah segala pencapaian terbaik, Ade pun mengucapkan terima kasih tak terhingga bagi mendiang Wali Kota Bandung Oded M Danial. Pasalnya selama pandemi, dalam kondisi kesehatan terkendala sekalipun, Mang Oded terus mengawal nasib warganya.

Ada sejumlah instruksi komando tertinggi Pemkot Bandung yang didistribusikan kepada seluruh jajarannya supaya masyarakat tetap terlindungi haknya, dan pembangunan kota tetap dalam misi kemajuannya.

"Yang perlu dicermati, ada visi dan misi yang harus direalisasikan oleh ASN sebagai pelaksana tugas di Pemkot Bandung. Soal pungli pelayanan masih muncul, bahkan di tengah prosesi pemakaman jenazah Covid-19. Saya meminta seluruh pelayan publik betul-betul berbakti pada rakyat. Apalagi postur anggaran yang kita kenal di kota dan kabupaten banyak terserap untuk belanja pegawai. Soal Tamansari juga harus jadi fokus pemkot," terangnya.

"Konflik Taman Sari menunjukkan sertifikasi aset milik Pemkot Bandung yang masih kusut. Persoalan banjir belum juga usai. DPU (Dinas Pekerjaan Umum), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu), DPKP3 (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan) punya andil di sini, karena kolam retensi dijanjikan bisa terealisasi dengan kontribusi pihak ketiga seperti pengusaha properti dan perusahaan swasta, salah satunya sebagai syarat perizinan terbit," terangnya.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x