Network
GALAMEDIA - Pemberangkatan jemaah umrah Indonesia kembali ditunda hingga tahun 2022.
Hal tersebut sesuai keputusan yang sudah dibuat pemerintah melalui imbauan Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sebelumnya Kemenag juga menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Baca Juga: Thariq Halilintar dan Fuji Makin So Sweet Ngonten Bareng di TikTok, Warganet: Rangkul Bang Rangkul
Terkait kondisi tersebut, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Handiman Romdhony meminta pengertian dari semua pihak, termasuk para jemaah yang memang sudah cukup lama menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.
“Kami tahu dan sangat paham, keberangkatan umrah pertama yang sudah dinanti-nanti umat muslim pada bulan Desember ini merupakan kebahagiaan tak terbayangkan oleh mereka," ungkap Handiman, Senin, 20 Desember 20 Desember 2021.
"Sayangnya memang kondisinya belum memungkinkan, sehingga kembali harus ditunda hingga tahun 2022,” tambahnya.
Baca Juga: Posting Makan Bareng Fuji dan Thariq Halilintar Makin Bikin Baper, Warganet: So Sweet!
Menurut pria yang akrab disapa Dhony ini, pihaknya tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah kemunculan varian baru Omicron.
“Sebab itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik, sehingga jemaah bisa kembali menunaikan umrah ke Tanah Suci," ungkapnya.
Menurutnya, secara umum asosiasi PPIU mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri.
“Ada kekecewaan dan kesedihan karena rencana umrah sudah lama tertunda. Namun, semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul varian baru,” tukas Dhony.
Semula ada harapan agar tetap ada pemberangkatan, meski jumlahnya diperkecil. Namun secara umum asosiasi PPIU memahami dan menaati imbauan untuk tidak ke luar negeri.
Terlepas dari kondisi itu, pihaknya sebagai regulator dan pengawas penyelenggaraan ibadah umrah, akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umrah yang sehat dan aman.
Terlebih, penyelenggaraan umrah di masa pandemi sekaligus menjadi barometer penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M mendatang.
Sebab itu, semuanya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memiliki jaminan keamanan bagi jemaah.
Ia mengakui penundaan ini keputusan yang pahit. Tapi ini dilakukan demi kebaikan bersama. “Kami harap semua bisa memahami dan semoga ada hikmah dari keputusan ini," harap Dhony.
Baca Juga: Komedian Narji Cagur Resmi Bergabung dengan PKS, Sebelumnya Dikabarkan Akan ke Demokrat
Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi telah mencabut suspend penerbangan dari Indonesia terhitung mulai 1 Desember 2021.
Ini artinya warga Tanah Air bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga, kata pejabat Kementerian Agama RI.
"Edaran yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 ini juga berlaku untuk penerbangan jemaah umrah," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari antaranews.com.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 20 Desember 2021: Al Temukan Bukti Baru Soal Kematian Hartawan!
Namun demikian, bukan berarti keberangkatan jemaah umrah bisa langsung dilakukan pada 1 Desember 2021. Sebab masih ada proses persiapan yang harus dilakukan, antara lain terkait pendataan jamaah, paket layanan, dan pengurusan visa.
"Menindaklanjuti dicabutnya suspend penerbangan, Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Saudi akan membahas teknis penyelenggaraan umrah," kata Hilman.
Pihaknya dalam pertemuan itu akan memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jemaah umrah di masa pandemi.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 20 Desember 2021: Al Temukan Bukti Baru Soal Kematian Hartawan!
Skenario tersebut antara lain berkenaan dengan one gate policy (kebijakan satu pintu), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, manasik umrah di masa pandemi, serta lainnya.***
