Network
GALAMEDIA - Pengamat Sosial dan Politik, Rudi S Kamri menanggapi pemotongan hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh Mahkamah Agung (MA).
Mulanya, Edhy Prabowo bakal dihukum selama sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.
Disebutkan bahwa selama menjadi Menteri, Edhy Prabowo memiliki kinerja yang baik dan memberikan harapan besar kepada rakyat. Oleh karena itu, hukuman Edhy diputuskan untuk dipotong oleh MA.
Menurut Rudi, rakyat Indonesia baru saja menyaksikan dagelan hukum dengan dipotongnya masa tahanan Edhy.
“Degalan hukum baru saja kita saksikan bersama. Sebetulnya saya bingung ini. Kemarin saya mendengar berita, saya bingung ini bener atau tidak, ini hoax atau bukan ini,” ujarnya melalui channel Youtube Kanal Anak Bangsa Kamis, 10 Maret 2022.
“Seorang koruptor, mantan Menteri namanya Edhy Prabowo, itu korupsi untuk ekspor lobster itu ya. Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Kalau gak salah, Menteri ini salah satu pimpinan puncak dari Partai Gerindra dan korupsi nya sekitar Rp 25 miliar lebih,” sambungnya.
Baca Juga: Bolehkah di Bulan Syaban Bayar Utang Puasa Ramadhan? Begini Ketentuannya
Akal sehat rakyat Indonesia, kata Rudi, telah ditampar oleh kenyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara MA.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) ini menilai korting yang didapatkan oleh Edhy tidak main-main.
Baca Juga: Harga Bahan Pokok Naik, Ibas Minta Pemerintah Adakan Operasi Pasar, Alasannya Begini
“Rakyat Indonesia akal sehat kita ditampar oleh kenyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara dari MA bahwa vonis dari koruptor Edhy dikorting. Kortingnya gak main-main,” ucapnya.
Apalagi alasan pemotongan dari MA bakal membuat semua orang terbahak-bahak hingga merobek akal sehat.
“Dan yang paling menggelikan, mungkin semua orang terbahak-bahak, ngelus dada, karena penjelasan atau pertimbangan dari hakim yang terhormat itu merobek-robek akal sehat kita,” jelasnya.
“Pertimbangannya adalah karena yang bersangkutan konon pada saat menjadi Menteri telah bekerja dengan baik. PRET. Ini dagelan bener-bener dagelan,” tambahnya.
Rudi pun masih heran dengan keputusan dari MA sebab Edhy telah merugikan negara sangat besar.
“Ini Mahkamah Agung ini kok seperti ketoprak humor ya? Saya heran ini, saya pikir ini degalan drama, ternyata benar adanya,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan seorang Menteri atau apapun yang mendapatkan fasilitas dari negara memang harus bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Baca Juga: David Bennett, Pasien Pertama Transplantasi Jantung Babi Akhirnya Meninggal Dunia
“Seseorang digaji negara dengan segala kemewahannya, entah itu Menteri, entah itu apapun, baik sipil maupun militer, diberikan semua fasilitas oleh negara, ya harus bekerja dong sesuai dengan tupoksinya,” tandasnya. ***
