Pemkab Sumedang Bidik United Nation Public Service Awards

- 11 April 2022, 19:12 WIB
Sekda Sumedang Herman Suryatman. Ade Hadeli/Galamedia//
Sekda Sumedang Herman Suryatman. Ade Hadeli/Galamedia// /

GALAMEDIA - Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Bahkan secara optimis Pemerintahan yang dinahkodai H.Dony Ahmad Munir itu, membidik United Nation Public Service Awards.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Pelayanan Publik yang dipimpin Sekda Sumedang Herman Suryatman, bertempat di Pendopo Setda, Senin 11 April 2022.

"Terkait kegiatan tersebut sebanyak 15 SKPD akan menjadi jalur Inovasi Pelayanan Publik ke tingkat nasional dan berpotensi menuju tingkat internasional dalam ajang UN Public Service Award," kata Herman.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Ancam Jatuhkan Sanksi pada Industri yang Menggunakan BBM Subsidi

Upaya tersebut tidak semata untuk meraih kemenangan, melainkan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misi Sumedang Simpati 2023.

Saa ini sebut dua, Pemkab Sumedang terdepan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia dalam area reformasi birokrasi. Tapi pihaknya tidak berpuas diri. "Ini baru intermediate goal karena ultimate goal-nya adalah Sumedang Simpati," ujarnya.

Lanjut dia, Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2022 telah mencanangkan Sumedang Melesat, artinya melayani lebih berkualitas dan cepat.

Sehingga yang harus lakukan adalah kinerja jajaran ASN harus lebih cepat disertai dengan sentuhan inovasi. Artinya cepat dengan inovasi dan cepat dalam berkolaborasi.

Baca Juga: Bus Trans Metro Pasundan Beroperasi, Organda KBB Usulkan Tak Lebih 2 Shelter di Padalarang - Cimahi

Untuk itu,melalui FGD tersebut menambah wawasan SKPD Kabupaten Sumedang khususnya dalam berbagai hal terkait KIPP 2022 sehingga dapat melakukan persiapan yang matang.

"Oleh karena itu, kita hadirkan pada FGD kali ini dua narasumber ahli dari Kemenpan-RB yakni Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Nurjaman Mochtar serta Analis Kebijakan Muda Kedeputian Pelayanan Publik Dinda Kusmaningtias," pungkasnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah