Network
Selain itu, kinerja sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh positif sebesar 3,42 persen karena peningkatan setoran PPh 21, profitabilitas mulai membaik.
Baca Juga: Ceramah Singkat Kultum Ramadhan 2022: Niat, Waktu dan Golongan Penerima Zakat Fitrah
Sementara itu, realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp24,09 triliun atau 21,9 persen dari target APBN 2022. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp6,40 triliun atau 14,74 persen dari target APBN 2022 dan mengalami kontraksi sebesar 13,69 persen.
"Rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat karena masih rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Kinerja penyerapan belanja di Jawa Barat untuk bulan-bulan selanjutnya diharapkan semakin membaik untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi," terangnya.
Tavianto menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat melalui Belanja Kementerian/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
"Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya, diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi belanja barang K/L dan belanja modal untuk berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat serta program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ucapnya.
Cukai
Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Yusmariza menjelaskan penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai di Jawa Barat, realisasinya sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai sebesar Rp10,65 triliun atau 31,71 persen terhadap target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 15,23 persen (yoy).
"Kinerja kepabeanan dan cukai berdasarkan nominal dan pertumbuhannya tercatat positif dan tumbuh siginifikan di semua komponen," katanya.
Baca Juga: Kesaksikan Virtual Ketum Hipmi Mardani H Maming Sah, Dosen Hukum: Sikap Hakim Terlalu Berlebihan
