Network
GALAMEDIA - BPJS Kesehatan Cabang Bandung terus berupaya meningkatkan
kepatuhan peserta Program JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU).
Salah upaya yang dilakukan yakni menggelar sosialiasi kepatuhan Program JKN-KIS kepada 163 badan usaha melalui daring dan luring secara bersamaan, pada
Selasa, 12 April 2022.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Hal ini berlaku bagi seluruh penduduk, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.
“Sudah menjadi kewajiban bagi badan usaha untuk comply terhadap regulasi dalam
memenuhi hak-hak karyawannya, termasuk memastikan jaminan kesehatan. Pemberi kerja tidak hanya wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja beserta anggota keluarganya, tetapi juga wajib memberikan data secara lengkap dan benar, serta wajib memungut dan menyetorkan iuran JKN-KIS,” jelas Fakhriza, pada kegiatan sosialisasi bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Manfaatkan Momen Ramadhan, IJTI Jawa Barat Gelar Kegiatan Jurnalis Nyantri
Oleh karena itu, sambung dia, diperlukan sosialisasi dan pembinaan secara kontinu agar badan usaha lebih patuh terhadap regulasi.
Menurut dia, apabila badan usaha tidak patuh dalam hal pendaftaran, pemberian data secara lengkap dan benar, serta pembayaran iuran, maka sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja dapat dikenai sanksi administratif.
“Sanksi administratif yang bisa dijeratkan kepada badan usaha, yakni teguran tertulis, denda, atau bahkan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Untuk penanganan ketidakpatuhan ini pun, kami telah menjalin sinergi dengan berbagai stakeholder di Kota Bandung,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Arief Syaifudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung sangat concern dalam memastikan hak-hak pekerja di Kota Bandung agar terpenuhi dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah dituangkan dalam Perda 4 Tahun 2018 Pasal 48. Artinya, kepesertaan program JKN-KIS merupakan suatu keharusan bagi seluruh perusahaan di Kota Bandung,” jelas Arief.
Baca Juga: Cium Ada Aroma Kriminalisasi, Hipmi Jabar Minta KY Kawal Sidang Korupsi IUP Tambang Tanah Bumbu
Selain itu, Arief menambahkan bahwa agar perusahaan maju tentu pekerjanya harus produktif dan sehat. Agar para pekerjanya sehat itulah harus dipastikan bagaimana jaminan kesehatannya terpenuhi.
“Sehat para pekerja adalah sehatnya perusahaan. Kami terus mendorong agar perusahaan patuh dalam Program JKN-KIS melalui pembinaan seperti sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi. Selain itu kami juga melakukan pengawasan dan monitoring ke perusahaan.
Dengan terpenuhinya jaminan pekerja, perusahaan terus maju, produksi optimal, dan pekerjanya sejahtera. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah patuh dalam Program JKN-KIS, kami sangat apresiasi,” tutupnya.
Pemerintah Kota Bandung juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2018. Sanksi administratif yang dapat dikenakan mulai dari peringatan tertulis hingga ke pencabutan izin.
Selain itu, melalui Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: KS.14/SE.042-Dinkes/III/2022 dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Wali Kota Bandung juga telah mengimbau agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempersyaratkan kepesertaan aktif Program JKN-KIS sebagai salah satu dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.***
