Network
Baca Juga: Spesifikasi Infinix Hot 11S NFC, HP Murmer Tahan Gaming 13 Jam
Oleh karena itu, lanjut Agus, MGP mendesak Kejari Kuningan agar segara memanggil Kepala Dinas Pendidikan, PPK dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan anggaran APBD, Bankeu Provinsi maupun anggaran DAK dan APBN.
"Kami mendukung langkah Kejari Kuningan, karena kami merasa miris dan prihatin tidak sedikit negara menggelontorkan dana untuk pendidikan, tapi banyak kelompok yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.
"Jangan pendidikan ini dijadikan sarang korupsi oleh para kapitalis di dunia pendidikan," tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pihaknya akan terus melaporkan dugaan tersebut jika laporan tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Kuningan.
Pihaknya akan melapor ke Kejati Jabar, Kejagung dan KPK.***
