Kendati demikian, pengamat politik dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Prof. Muradi mengatakan, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebab, sistem tersebut bisa menghemat biaya politik hingga Rp 40 triliun.
Dengan sistem proporsional terbuka Muradi mengatakan ada 3 biaya politik yang harus dikeluarkan, yakni biaya kompetisi internal partai, biaya kompetisi antar partai di daerah pemilihan (dapil) dan biaya kompetisi calon antar partai di dapil.
“Kalkulasi saya bisa 70 hingga 80 triliun (rupiah) cost politic-nya. Dengan proporsional tertutup, bisa hemat 35 hingga 40 triliun. Artinya, hematnya besar,” kata Muradi kepada GalamediaNews via telefon, Senin, 9 Januari 2023.
Baca Juga: Soal rencana Klasifikasi SIM C, Ini Pendapat Praktisi Keselamatan Berkendara
Memperkuat Identitas Partai Politik
Selain hemat biaya politik, lanjut Muradi, alasan mengapa sistem proporsional tertutup layak dipertimbangkan, karena selama masa reformasi atau hampir 24 tahun ini memakai sistem terbuka, masih belum juga menguatkan identitas partai politik di Indonesia.
“Itulah yang kemudian membuat proses politiknya menjadi sangat cair atau bisa dikatakan liberal. Jadi, mewacanakan sistem proporsional secara tertutup juga perlu dipertimbangkan, karena sistem terbuka ini mengalahkan hal yang substansi,” ujar Muradi.
Dengan sistem proporsional terbuka, lanjut dia, orang dengan kapasitas yang tepat untuk mengisi badan legislatif seperti pakar hukum tata negara misalnya, akan kalah dengan artis yang ikut mencalonkan diri.
“Orang kemudian memilih bukan pada kapasitas, tidak ada campur tangan partai pada akhirnya,” ujar Muradi lagi.