Network
Selain itu, korupsi politik juga dapat mengancam demokrasi dengan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi jika mereka menganggap pemerintah tidak dapat diandalkan atau pemilihan umum tidak adil.
Korupsi politik juga ikut mendistorsi dan merusak iklim demokrasi dengan mempengaruhi suara rakyat melalui cara-cara ekonomi memanfaatkan uang sogok dalam money politik. Rakyat berhak mendapatkan perwakilan yang dapat diandalkan di parlemen, bukan orang-orang yang dukungannya bergantung pada uang.
Baca Juga: Mudah Banget, Cara Buat Keripik Pisang Sehat Rendah Kalori, Cocok Untuk Cemilan Diet
Salah satu bentuk politik uang yang paling umum adalah memberikan serangan Fajar yang berisi amplop uang kepada masyarakat untuk memilih mereka pada saat pelaksanaan hari pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa nilai uang tidak dapat menggantikan kerugian yang mereka derita ketika politisi kotor itu mendominasi politik.
"Mereka seharusnya tidak siap untuk menyerahkan lima tahun hidup mereka hanya untuk sebuah amplop. Analogi sederhananya, jika mereka menerima amplop senilai Rp 500.000, mereka telah merelakan satu tahun hidupnya hanya untuk Rp 100.000," kata Wuryono.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun negara yang adil dan makmur. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi politik dengan memperkuat sistem kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.
Baca Juga: 17 SMA Swasta Terbaik di Kota Bandung, Cek Posisi Pertama
Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemerintahan dan politik sangat penting untuk mencegah korupsi politik. Masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik dan memantau kegiatan pemerintah.
Untuk memerangi korupsi politik, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan budaya anti korupsi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan politik. Hanya dengan cara ini kita dapat memperkuat demokrasi dan membangun negara yang adil dan makmur.***
