Network
Baca Juga: UPDATE Korban Gempa Turki : Korban Jiwa Lebih Dari 44.000 Orang
Alexander mengatakan bahwa tidak mungkin KPK memeriksa setiap pejabat saat mengisi LHKPN. Ia meminta masyarakat untuk membantu KPK mengontrol harta kekayaan pejabat yang dianggap tidak wajar
"Tidak mungkin KPK bisa mengontrol semua pejabat publik, terutama yang berada di posisi strategis. Misalnya aparat penegak hukum, mereka wajib lapor. Sejauh mana hakim, jaksa, polisi memiliki integritas.
Masyarakat bisa mengecek. Kami juga berharap demikian. Kenapa baru harta Rafael yang diperiksa sekarang, padahal masih banyak pejabat lain. Coba saja diawasi lalu diviralkan, banyak yang gerah, itu salah satu cara untuk mencegah para pejabat tidak macam-macam," katanya.***
