Network
GALAMEDIANEWS - Perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini diakui masih jauh dari kata sempurna. Selayaknya, PMI ini tidak lagi diremehkan karena sudah menjadi penyumbang devisa terbesar ketiga bagi negara.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam Sosialisasi BP2MI dan Halal Bihalal bersama IJTI dan Jurnalis Jabar di Asrilia Hotel, Bandung, Jumat, 12 Mei 2023.
Benny Rhamdani menyebutkan, PMI ini sudah menyumbangkan hampir Rp 160 triliun per tahun. Kondisi tersebut, sudah selayaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.
Baca Juga: PAN Bidik 7 Kursi DPRD Bandung, Hapus Hasil Minor di Periode 2019-2024
Menurut Benny, sudah sewajarnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada para PMI yang sudah berjuang menjadi penghasil devisa terbesar ketiga.
"PMI layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Bukan malah diremehkan," ujarnya.
Benny mengungkapkan, BP2MI di bawah kepemimpinannya, terus melakukan perbaikan-perbaikan menyangkut nasib PMI. Setidaknya, ujar dia, ada tiga hal yang menjadi perhatian.
Poin pertama yang paling penting, ujarnya, yakni bagaimana mengubah cara pandang keliru di masyarakat dan juga penyelenggara negara yang memandang remeh PMI.
Bahkan, selama ini stigma terhadap PMI selalu jelek. PMI bahkan dianggap sebagai beban negara karena sering bermasalah. "Ini yang coba saya luruskan," ujarnya.
Menurut Benny, PMI bukan ceruk pasar sebuah bisnis, namun manusia Indonesia yang berusaha untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.
Baca Juga: Atalia Praratya Ridwan Kamil Nyaleg DPR RI dari Partai Golkar
"Mereka itu bukan barang, tapi manusia. Saya juga mengubah istilah pasar kerja menjadi peluang kerja," katanya.
Tak cuma itu, istilah PMI bermasalah juga sudah diganti menjadi PMI terkendala. "Karena jika disebut PMI bermasalah, ini kan negatif. Jika bermasalah, ini bukan karena salah PMI, tetapi negara yang gagal memberikan kemudahan seperti izin dan juga peluang yang legal. Selama ini yang bermasalah adalah yang ilegal. Ilegal karena akses mereka untuk mengurus berkas terkadang dipersulit," ungkap Benny blak-blakan.
Masalah lain yang dihadapi, yakni soal keberadaan calo atau sindikat PMI ilegal. Semua itu, ujarnya, harus diberantas. Ia pun mengajak semua pihak, termasuk jurnalis untuk sama-sama membantu
"Banyak calo atau sindikat mafia. Sulit dibasmi karena ternyata ada yang membekingi, yakni oknum aparat yang menggunakan atribut kekuasaan negara," tegas Benny.
Tak heran ujarnya, jika kemudian masih banyak PMI yang ilegal dan menjadi persoalan. Dalam tiga tahun kepempinannya, ungkap dia, masih ada 94 ribu PMI dideportasi dari Timur Tengah dan Malaysia.
Pekerja ilegal itu sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan mental, di-PHK bahkan tidak dibayar. Mereka juga bisa dijual belikan karena tidak ada kontrak resmi.
"Peti jenazah pekerja migran masuk sebanyak 1.917 jenazah lewat pelabuhan, bandara. Artinya kalau tiga tahun, ada dua peti jenazah per harinya. Dan Kebanyakan pekerja ilegal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," tutur Benny.
Sementara itu, Ketua IJTI Jabar, Iqwan Sabba Romli berharap peran jurnalis bisa membantu tugas dari BP2MI. Ia pun mengajak jurnalis yang khususnya tergabung dalam wadah IJTI dan juga di Jabar pada umumnya, untuk memberikan masukan-masukan kepada BP2MI.
Termasuk juga, ujar Iqwan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya terkait dengan aturan PMI. Harapannya, jurnalis juga bisa membantu mengurangi jumlah PMI ilegal.***
