Network
GALAMEDIANEWS - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakilnya Uu Ruzhanul Ulum memasuki sisa-sisa masa jabatan dan akan di gantikan oleh Pejabat (Pj) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar khususnya.
Adapun terkait Pj pengganti Ridwan Kamil hingga saat ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat di Jabar. Bahkan, DPRD Provinsi Jabar telah mengusulkan nama-nama calon pengganti Ridwan Kamil.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan mengatakan, dengan mengacu kepada undang-undang no 10 tahun 2016 tersebut memang mengamanatkan dan mengharuskan Pj Gubernur itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi Madya.
"Kemungkinan besar besar akan diisi oleh pejabat perwakilan dari pusat dan itu kalau secara normatif," ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan saat dihubungi Galamedianews pada Kamis, 1 Juni 2023.
Menurut Firman, Jawa Barat merupakan provinsi besar dan pengelolaan juga tidak akan mudah, hal itu dikarenakan permasalahan yang cukup konferensif.
"Jadi memang, Pj Gubernur Jabar itu harus orang yang mengerti dengan pengelolaan pemerintahan. Secara ideal misalnya, pejabat - pejabat di Kemendagri sebetulnya," ucap Firman.
Baca Juga: Rumah Sakit Malaysia Tawarkan Alternatif Layanan Kesehatan untuk Warga Indonesia
Firman menjelaskan, ada beberapa Direktur Jenderal (Dirjen) misalnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) secara kriteria memenuhi persyaratan bisa menjadi Pj Gubernur Jabar.
Namun, kata Firman, ada beberapa kriteria bagi penjabat- pejabat yang memang sudah mempunyai pengalaman saat berada di Jabar dengan track rekord pernah bekerja di Jabar.
Oleh karenanya, Firman menilai, hal tersebut sangat penting karena memahami dari segi pemerintahan dan juga kultur sebanyak 27 Kabupaten /Kota dengan subkultur yang berbeda-beda.
"Kalau kita melihat pola 2018, waktu itu ada Komjen. Pol. Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan atau Iwan Bule yang merupakan mantan Kapolda Jabar yang bisa ditunjuk menjadi Pj," tutur Firman.
Baca Juga: Rekomendasi PPDB 2023, 6 SMA Terbaik di Kota Cimahi Jawa Barat Berdasarkan Total Nilai UTBK
Selain Iwan Bule, Firman menyebutkan, juga ada mantan Kapolda Jabar seperti Komjen. Pol. Drs. Suntana, Irjen Pol Rudy Sufahriadi yang sudah jelas mempunyai track record lapangan di Jabar.
Selain itu, Firman mengungkapkan, ada mantan Kapolda Metro Jaya yakni Komjen. Pol. Drs. Nana Sudjana merupakan sosok yang sangat memahami situasi lapangan.
"Walaupun belum pernah menjadi Kapolda Jabar, mantan Kapolda Metro Jaya itu sangat paham situasi lapangan. Intinya pejabat tinggi Madya dengan kebutuhan yang memahami situasi lapangan," kata Firman.
Lebih lanjut, Firman menilai, pengalaman di 2018 itu polisi yang berasal dari pejabat tinggi Polri, yang mempunyai kemampuan berkoordinasi.
" Karena ini juga kita berbicara terkait koordinasi dengan 27 Kabupaten /Kota dengan Bupati dan Wali Kota di Jabar. Nanti saat bersamaan pada bulan September, ada 15 orang menjadi Pj di Kabupaten /Kota dengan sebagian besarnya adalah Pj," ucap Firman.
Baca Juga: Lukas Enembe Segera Disidangkan, KPK Sudah Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Tipikor
Selanjutnya, Firman menerangkan, akan lebih mudah membantu koordinasi dari Pj Gubernur dengan Walikota dan Bupati. Bahkan, saat ini yang sudah Pj di antaranya Cimahi, Bekasi dan Tasikmalaya.
"Nantinya akan bertambah lagi sekitar 15 Pj, karena sudah habis masa jabatannya," ujar Firman.
Firman menekankan, dan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga stabilitas politik menjelang pemilu, hal itupun menjadi tugas yang tidak mudah untuk Pj Gubernur Jabar.
"Kita tahu bahwa dinamika politik di Jabar sangat tinggi, karena menjadi barometer politik di level nasional. Jadi harus punya sensitivitas yang punya kemampuan mengelola dinamika politik saat menjelang pemilu dan saat pemilu, termasuk sampai Pilkada pada bulan November, tentunya itu yang dibutuhkan kalau berbicara soal Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil," kata Firman.
Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Ono Surono: Pancasila Way Of Life Bangsa Indonesia
Pj Gubernur Jabar Apakah harus dari Birokrat atau Jenderal Polisi?
Disinggung terkait pengganti Ridwan Kamil apakah harus dari birokrat tau Jenderal polisi, Firman mengaskan, untuk birokrat itu pastinya dari Kemendagri, tentunya pejabat - pejabat di Kemendagri sudah terbiasa mengelola pemerintahan termasuk di level lokal.
"Mereka punya pengetahuan dan keterampilan tentang itu. Tetapi, kalau untuk Polri bisa dilihat dan dinilai dari pengalaman di lapangan yang bisa menjadi nilai lebih," ujar Firman menegaskan.
Terakhir, Firman menilai, usulan DPRD Jabar terkait Pj Gubernur Jabar itu tetap kewenangan Kemendagri. Bahkan, keputusan Kemendagri bisa berbeda.
"Kalaupun terkait usulan di DPRD, kan kewenangannya ada di Kemendagri, jadi DRPD hanya mengusulkan saja dan nanti yang ditetapkan oleh Kemendagri itu bisa berbeda. Intinya, tidak harus dari birokrat, sipil atau Polri, karena sejauh ini nama-nama itu yang mengemuka saat ini, tentunya ada plus dan minusnya," kata pengamat politik Unpad, Firman Manan.***
