Network
“Penyerahan sepenuhnya kepada swasta dalam keseluruhan pengelolaan pasar seperti retribusi, sampah dan lain-lain tanpa melibatkan para pedagang, kurang tepat untuk dilakukan,” tuturnya lagi.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tujuan revitalisasi Pasar Banjaran ini bagi pemerintah daerah tentu baik untuk penataan dan penertiban, melibatkan swasta juga penting demi lancarnya pembangunan pasar.
“Namun menjadikan pedagang sebagai subjek bukan hanya sebatas objek dari tujuan revitalisasi ini adalah merupakan sebuah keharusan. Semoga permasalahan saat ini dapat diselesaikan dengan baik dan bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat pedagang dan juga swasta,” tulis Wakil Bupati Bandung lagi.
Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen, salah satunya @ismethumaedi yang menulis:
"Revitalisasi pasar dengan melibatkan swasta demi kelancaran pembangunan memang penting pak. Tapi bangunan pasar yang bagus belum tentu menguntungkan bagi para pedagang karena harga kios mahal sangat tak masuk akal bagi pedagang. Pedagang Pasar Soreang juga banyak yang gulung tingkar karena terlilit hutang atau tak mampu bayar cicilan kios hasil revitalisasi pasar."
Revitalisasi Tak Bisa Gunakan APBD Kabupaten Bandung
Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan bahwa upaya revitalisasi tak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten meskipun hal itu menjadi salah satu tuntutan dari pedagang, sehingga pembangunan pasar tetap akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Dengan keterbatasan APBD, tentunya apa yang menjadi harapan mereka agar dana revitalisasi menggunakan APBD, untuk saat ini tidak dapat kita penuhi. Mengingat APBD tidak hanya terfokus pada satu kegiatan saja, namun terbagi-bagi pada program-program pembangunan lainnya,” ucap Dadang Supriatna, saat musyawarah dengan pedagang di ruang kerja Bupati, Kamis 15 Juni 2023.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Temui Bupati Bandung, Minta Kepastian Soal Revitalisasi Pasar Banjaran
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam pemerintahan, ada aturan-aturan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pihak legislatif.
“Program-program yang sudah kita rencanakan tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red.) yang tentunya sudah disepakati oleh dewan sebagai fungsi legislasi,” ujar Dadang Supriatna.
