Network
Menanggapi gejolak yang timbul tersebut, Pakar Ekonomi Unpas Acuviarta mengatakan sebelum menyerahkan program ini pada pihak swasta, Pemkab Bandung sebaiknya mengambil dulu langkah lain seperti mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mengajukan ke pemerintah pusat.
“Banyak alternatif pengembangan pasar. Saya kira, untuk diserahkan ke swasta itu jadi alternatif terakhir. Nah, harusnya kan kita juga melihat nilai ekonomi pasar itu juga. Saya kira dari sisi ekonomi kan perlu waktu untuk tumbuh dan berkembang. Dan untuk pengembangan revitalisasi Pasar Banjaran, alangkah lebih baiknya jika dikelola oleh Pemda (Pemkab Bandung-red.),” kata Acuviarta kepada GalamediaNews yang dihubungi melalui telefon selulernya, Sabtu 24 Juni 2023.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, lanjut dia, bisa mengajukan dana ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.
“Kalau di bawah dinas, itu banyak alternatif pembiayaan. Seperti Kemendag itu mengalokasikan banyak sekali dana revitalisasi pasar. Sebenarnya tidak harus menggunakan dana Pemkab kalau punya kreativitas ya,” ujarnya lagi.
Terkait dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Bandung 2022 sebesar Rp 696 miliar, maka itu menjadi indikator bahwa pemerintah punya cukup dana, meskipun tak bisa serta merta dialihkan untuk anggaran revitalisasi.
“Dengan SiLPA yang cukup besar, adanya alokasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi, kan 'Bedas' itu berupaya menggerakkan ekonomi, nah maka saya kira itu enggak ada masalah pakai dana Kabupaten Bandung,” kata Acuviarta lagi.
Karena kalau diserahkan ke swasta, lanjut dia, itu akan memberatkan pedagang dan secara nilai ekonomi tidak signifikan apalagi dengan harga kios baru Rp 20 juta per meter yang cukup mahal bagi pedagang.
