Network
GALAMEDIA - Kabar soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait anggaran sekitar Rp 90,5 miliar untuk para buzzer dan influencer terus mendapat sorotan.
Sejumlah pihak memberikan kritikan tajam, karena anggaran besar itu dianggap tak memberikan dampak signifikan. Meski begitu, masih ada pihak yang pro dan menyebut dana itu seimbang dengan pengaruh ke masyarakat.
Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyatakan sikap lain. Ia mengaku kaget ada anggaran jumbo dari uang rakyat hanya untuk sosialisasi program melalui influencer.
Baca Juga: Terulang Lagi, Pesepeda Meninggal Dunia Saat Gowes dan Diduga Kelelahan
"Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah?" tanya Didik, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Menurut dia, peran kehumasan secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitan yang lebih dari cukup. Apalagi untuk menyampaikan setiap kebijakan pemerintah kepada publik.
Ditambahkan Didik, dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar, logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun.
Baca Juga: Hingga 22 Agustus 2020, 9.410 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Sembuh
Apalagi jika kebijakan dan program pemerintah itu orientasinya untuk kepentingan rakyat. "Jadi bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya," imbuhnya.
Ia menilai, ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian infuencer meng-endorse setiap produk pemerintah. Tetapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut.
