Network
Menurut Cecep dalam sistem zonasi PPDB ini ada hal yang lebih fundamental untuk diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah.
“Sistem zonasi itu kalau semua sekolah oleh pemerintah dibangun, didirikan dengan standarisasi yang unggul, enggak usah ada aturan zonasi, karena orang akan menzonasikan dirinya sendiri. Sebab, sekolah yang dekat rumahnya itu kualitasnya sama dengan sekolah yang selama ini dianggap unggul, berprestasi atau jadi favorit,” ucapnya.
Kendati demikian, itu sebenarnya solusi long term, pemerintah harus membuat road map untuk standardisasi pendidikan atau sekolah unggul.
“Enggak mungkinlah dalam 1 tahun, mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun tapi berlanjut. Kita sebut saja misalnya di Bandung ada SMA Negeri 3, SMA 5 dan SMA 8 yang banyak diburu peserta PPDB, coba bikin bagaimana sekolah-sekolah yang lainnya itu standardisasinya seperti itu,” kata Cecep lagi.
Kecurangan PPDB Jalur Prestasi Akademik
Sementara itu untuk pelanggaran Jalur Prestasi Akademik berdasarkan nilai raport, menurut Cecep solusi yang bisa diterapkan yaitu harus ada parameter jelas terkait sekolah asal.
“Jadi jangan dari nilai raport anak saja, tapi harus dilihat juga akreditasi sekolah asal, dan dari nilai rata-rata ujian akhir sekolah. Nilai sekolah yang dilihat pun jangan rata-rata nilai sekolah tahun ini saja, tapi 3 tahun terakhir, kalau perlu 5 tahun terakhir jadi akan menentukan ranking sekolahnya berada di posisi berapa,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Cecep, faktor yang menentukan diterima atau tidaknya siswa dalam PPDB jalur prestasi ini bukan hanya berdasarkan nilai raport anak tapi harus berbanding lurus dengan ranking sekolah atau akreditasi sekolah tipe berapa yang harus ikut diperhitungkan.
“Jadi tidak sekedar begini, maaf ya..sepertinya sekolah A tidak begitu bagus tapi nilai raport anak kok bisa 9 dan 10 semua? Itu kalau diterima hanya karena nilai raport tidak fair, karena tiap sekolah kan punya standard beda-beda,” tutur Ketua Prodi PKn Magister dan Doktor UPI Periode 2020-2024 itu menambahkan.
