Network
GALAMEDIANEWS - Dinas Pendidikan Jabar tengah melakukan investigasi terkait temuan baru dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Terbaru, ada temuan terkait kecurangan dengan memalsukan data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK). Dari sejumlah 80 kasus, kini bertambah menjadi 89.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya menyatakan, dugaan kecurangan itu ditemukan usai puluhan murid tersebut diterima di sekolah atau lolos seleksi tahap II PPDB.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar: Asep N Mulyana Eks Kepala Kejati Jadi Calon Kuat
Baca Juga: Sobat Muda Onsu Gelar Jarji Jarbeh Dance Competition Tingkat Nasional Berhadiah Puluhan Juta Rupiah!
"Kami sampaikan bahwa tim Pemprov Jabar sudah mencoba mengkaji, saat ini kami menemukan 89 kasus yang diduga menggunakan dokumen tidak asli," ujar Wahyu, kepada media, di Kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Kamis, 3 Agustus 2023.
Diterangkannya, sebanyak 89 murid yang diduga melakukan praktik kecurangan itu tersebar 28 sekolah di 15 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hanya saja, Wahyu belum bisa mengungkap secara rinci 15 kota dan kabupaten dimaksud.
Diungkapkan Wahyu, dugaan pemalsuan data yang dilakukan tergolong canggih. Mereka mengedit QR Code yang tertera di dalam KK yang mengarahkan pada situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) palsu.
"Jadi QR Code itu bukan dari Disdukcapil. Mereka buat QR Code tersambung ke URL seolah Disdukcapil. Sehingga, verifikator ketika melihat benar ada tanda ceklis," jelasnya.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Berikan Jaminan Sosial untuk Ratusan Ribu Guru Ngaji
Pengawasan Berjalan Baik
Wahyu mengatakan, tim verifikator dari Disdik Jabar juga mempercayai bahwa hal itu sudah sesuai. Namun, setelah dilakukan kecocokan data dengan Disdukcapil, alamat dan KK banyak yang tidak sesuai.
Ia juga memastikan, pengawasan saat PPDB 2023 sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik. Dari 89 kasus pemalsuan KK ini justru ada bebeberapa yang ditemukan pada tahap I.
"Tim verifikator menemukan 4.791 itu di tahap awal. Dilakukan pendalaman jadi ada 89 kasus itu," katanya.
Atas temuan itu, ujar Wahyu, Disdik Jabar bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi atau pendalaman. Termasuk memastikan dokumen yang dipakai murid itu asli atau palsu.
"Pendalaman dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dari Biro Hukum Pemprov Jabar dan aparat penegak hukum. Kami mohon waktu untuk mengkaji," katanya.
Baca Juga: Relawan Iwan Bule di 27 Kabupaten Kota di Jabar Bertekad Jadikan Prabowo Presiden RI 2024
Jika setelah investigasi dilakukan kemudian terbukti ada kecurangan bahkan pemalsuan data KK, Wahyu menyebut ada beberapa pilihan sanksi.
Bentuk Sanksi
Salah satu sanksi yang kemungkinan diberikan adalah pembatalan kelulusan setelah satu tahun bersekolah. Namun ia memastikan, Disdik Jabar akan tetap mengedepankan perlindungan pada murid.
"Tapi intinya kami mengedepankan perlindungan pada anak dan kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Si anak akan tetap bisa sekolah di sekolah itu selama setahun, tapi nanti jika terbukti harus keluar dari sekolah tersebut," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wahyu menyatakan temuan 89 murid yang diindikasi telah melakukan kecurangan adalah bukti kerja Disdik Jabar. Ia berharap, sistem pendidikan yang diterapkan di Jabar bisa lebih baik lagi ke depannya.
Baca Juga: Tanggapi Laporan Kasus Dirinya, Rocky Gerung: Tunggu Saja Proses Hukumnya
"Itu komitmen untuk pendidikan di Jabar lebih baik lagi. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat Jabar untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di kita," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengingatkan orang tua murid yang diduga telah pemalsuan data untuk menyiapkan diri berhadapan dengan hukum di pengadilan.
"Kepada anda para pemalsu atau mungkin orang tua yang terlibat dengan sengaja, siap-siapa bertemu di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum anda," tegasnya.***
