Network
GALAMEDIANEWS - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) menggelar exit meeting dalam rangka pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal serta rekonsiliasi Hukuman Disiplin Satuan Kerja (Hukdis Satker) Kanwil Jabar.
Selain pemantauan tindak lanjut temuan BPK, kegiatan tersebut juga upaya dalam rangka menjalankan tugas pemantauan yang sangat penting.
Inspektorat Jenderal mengutus Tim dari Inspektorat Wilayah II yang dipimpin oleh Pengendali Teknis, M. H. Kesuma Negara. Tim Inspektorat tersebut telah melaksanakan kegiatan pemantauan di Jabar selama 12 hari.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Jabar Tinjau Lapas Narkotika, Ingatkan Petugas Jaga Area Brandgang Hingga Kebersihan
Adapun untuk penyerahan Hasil selama tersebut, di terima oleh Kepala Bagian (Kabag) Program dan Humas Kemenkumham Jabar, Archie Tigor Mangunsong.
Menurut Archie, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham Jabar untuk memastikan bahwa temuan yang diajukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
Hal itupun sejalan dengan komitmen Kemenkumham Jabar untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di wilayah Jabar.
"Exit meeting ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi proses pemantauan yang telah dilakukan dan berdiskusi mengenai langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya dalam rangka perbaikan dan perubahan," ujar Kabag Program dan Humas Kemenkumham Jabar, Archie Tigor Mangunsong pada Jumat, 8 September 2023.
Selanjutnya, Archie menjelaskan, kehadiran Tim dari Inspektorat Wilayah II menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham Jabar untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah.
Baca Juga: Bentrokan di Batam, Gas Air Mata Masuk Area Sekolah, Siswa Berlarian, Beberapa Pingsan
Pada exit meeting ini, Archie menambahkan, berbagai temuan dan hasil pemantauan akan dibahas secara mendalam. Sehingga langkah-langkah perbaikan yang konkret dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas satuan kerja di Kanwil Jabar.
"Kesuksesan pemantauan ini akan berdampak positif pada penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola di wilayah Jabar," kata Archie menandaskan. ***
