Network
GALAMEDIA - Kementrian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat agar tidak takut dinyatakan positif Covid-19 (virus corona).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan ada stigma yang berkembang di masyarakat, seolah positif Covid-19 itu menakutkan. Padahal, kata dia, tak semua orang yang positif Covid-19 menimbulkan gejala berat.
"Kita tidak perlu terlalu takut positif karena positif pun belum tentu kita sakit," kata Kadir dalam Simposium Nasional Dies Natalis 64 Unhas yang disiarkan langsung akun Youtube FKM UNHAS, Selasa 1 September 2020.
Baca Juga: Covid-19 Banyak Telan Korban Jiwa, Tak Sedikit Dokter dan Tenaga Kesehatan Mundur dari Rumah Sakit
Kadir mengatakan orang yang positif Covid-19 tanpa gejala hanya perlu mengisolasi diri di rumah, memperbaiki asupan gizi, dan meningkatkan imunitas.
Menurutnya, orang positif Covid-19 tanpa gejala juga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Sehingga, kapasitas rumah sakit tidak penuh.
"Kita sekarang harus sepakat Pedoman Penanggulangan Covid-19 revisi kelima adalah (orang) yang dimasukkan ke rumah sakit [adalah] mereka yang (memiliki gejala) sedang sampai berat," tuturnya.
Baca Juga: Soal Penghapusan BBM Premium dan Pertalite, Begini Kata Bos Pertamina
Dengan kebijakan itu, Kadir mengklaim jumlah rumah sakit yang ada jauh dari penuh. Dia menyebut saat ini ada 839 rumah sakit yang melayani pasien Covid-19. Sementara tempat tidur yang terpakai (bed ocuppancy rate) baru 42,3 persen.
"Dengan demikian, tidak benar isu-isu yang mengatakan rumah sakit semuanya penuh, itu semua adalah hoaks sebenarnya," ujarnya.
"Rumah sakit kita tenang-tenang saja. Katanya di Jakarta meningkat, tetapi tidak semua harus masuk rumah sakit," kata dia lagi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bereaksi, Epidemiolog Tampar Pemerintah Soal Kegagalan Pengendalian Pandemi Covid-19
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat 100 dokter telah gugur akibat Covid-19 per 30 Agustus. Terbanyak berada di Jawa Timur yakni sebanyak 25 dokter, kemudian Sumatera Utara 15 dokter, dan DKI Jakarta 14 dokter.
Kemenkes pun meresponsnya dengan santunan Rp300 juta. Padahal, IDI menyebut yang terpenting adalah perbaikan sistem dan insfrastruktur di rumah sakit serta perlindungan kepada tenaga medis.***
