Network
GALAMEDIA - Persediaan pupuk urea bersubsidi yang ada di gudang Lini III Kabupaten Subang hingga akhir Agustus 2020 mencapai 5.589 ton. Bahkan pupuk yang sama telah disalurkan atau direalisasi mencapai 30.315 ton dari ketentuan sebesar 29.920 ton.
“Jadi kami pastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua di tahun 2020 pada Oktober mendatang cukup aman, dan PT Pupuk Kujang pastikan stok pupuk aman. Saya pastikan ketersediaan stok pupuk susbidi saat ini di gudang lini III aman, kami pun siap menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi," ungkap Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang (Persero), Fitria Ratu Pagih, Selasa 8 September 2020.
Selain pupuk urea, Pupuk Kujang juga menyiapkan stok NPK sebanyak 1.484 ton atau 867 % dari ketentuan stok sebesar 171 ton dan kesiapan stok Petroganik sebanyak 227 ton atau 436% dari ketentuan stok sebesar 52 ton.
Baca Juga: Gelar Pesta Meriah, Presiden Xi Jinping Klaim China Telah Terbebas dari Covid-19
"Stok pupuk tersebut kami siapkan di gudang lini III untuk siap disalurkan kapanpun sesuai dengan alokasi, sehingga petani tidak perlu menunggu lama untuk mengaplikasikan pupuknya," jelasnya
Sementara itu, stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1147% dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Sampai dengan 31 Agustus 2020, Pupuk Kujang telah menyalurkan 104% pupuk subsidi kepada petani
"Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan Distan sebesar 457.188 ton, dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai alokasi dari pemerintah" tambah Ratu.
Guna mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam E-RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Kujang mewajibkan distributornya agar selalu menyiapkan stok pupuk non subsidi jenis Urea, NPK dan Organik di setiap kios.
Baca Juga: Ujicoba Lawan Bhayangkara FC, Persib Akan Menguji Ketahanan para Pemain
Jangkauan Pemasaran & Distribusi Pupuk Kujang Pupuk Kujang selalu pastikan jaringan pemasaran yang ada di setiap wilayah tanggung jawab perusahaan melakukan pengawasan agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai alokasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diinput ke dalam sistem dengan basis NIK melalui E-RDKK.
