Network
GALAMEDIANEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Bedi Budiman mendorong desa memiliki keleluasaan dalam postur alokasi anggaran.
Menurut Bedi, pemerintah desa telah terbukti membantu pemerintah pusat disaat negara dalam keadaan krisis, seperti saat terjadinya covid-19 mulai dari tanggap darurat kesehatan, physical distancing (jaga jarak) hingga pemulihan ekonomi.
"Saya sangat berterimakasih pada pemerintahan desa dan jajarannya karena sudah teruji dan terbukti mampu bertahan bahkan membantu dalam keadaan darurat. Sehingga saya mendorong desa memiliki keleluasaan anggaran sendiri," tutur Bedi Budiman.
Ia menyampaikan arahan itu dalam pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan periode 2023-2028, di Aula Hotel Santika Premiere Linggarjati, baru-baru ini.
Bedi menuturkan, dirinya menanggapi aspirasi para Kepala Desa yang memerlukan keleluasaan alokasi anggaran tersebut disela acara Pelantikan APDESI Kabupaten Kuningan.
Ia menyebut, Kades yang notabene merupakan jabatan politis adalah aparat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan memiliki jam kerja melampaui kedinasan dalam melayani warga terutama untuk masalah darurat atau urgent.
"Aparat desa tentu harus selalu siap melayani warganya mulai dari subuh hingga tengah malam, 24 jam mengurusi permasalahan sosial, pernikahan atau perceraian, hajatan, kecelakaan, meninggal, bencana dan sebagainya. Sehingga memang harus memiliki keleluasaan anggaran untuk kebutuhan tersebut," bebernya.
Bedi mengilustrasikan seorang pejabat politik seperti Bupati, Gubernur ataupun Presiden sekalipun memiliki dana khusus yang disimpan di Biro Umum untuk mengantisipasi kegiatan yang menyangkut dengan pimpinan daerah.
