Network
GALAMEDIA - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mungkin pandemi virus corona (Covid-19) bakal selamanya bersama kita.
"Kita tidak tahu ini akan berakhir kapan. Mungkin Covid-19 akan selamanya bersama kita," kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan dalam diskusi yang digelar Mappilu PWI dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya, Kamis 1 Oktober 2020.
Mahfud turut mengutip pernyataan organisasi badan kesehatan dunia (WHO) yang juga tak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Hal yang pasti dan harus dilakukan saat ini, kata dia adalah menyesuaikan diri dengan wabah yang telah menjangkiti hampir semua negara di dunia ini.
Baca Juga: Kegaduhan Antara Dandim dan Gatot Nurmantyo Cs, Rocky Gerung: Ini Agak Aneh
"Melakukan kegiatan yang diperlukan tapi juga sadar bahwa di hadapan kita, di samping kita di belakang kita itu ada Covid-19," kata Mahfud.
Mahfud pun mengungkapkan hal itulah yang jadi pertimbangan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di Desember nanti, yang rangkaiannya dimulai sejak September kemarin.
Sebab kata dia, penundaan tak bisa lagi dilakukan karena tak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Dan, jika ditunda tak ada waktu pasti Pilkada bisa ditunda hingga kapan.
"Oleh sebab itu kegiatan dilaksanakan normal tapi dengan mengutamakan penjagaan kesehatan kepada semua. Rakyat pemilih, penyelenggara, pengawas, pengaman dan sebagainya," kata dia.
Baca Juga: Pembangunan Jauh Lebih Baik dari Vanuatu, Kaledonia Baru Ingin Merdeka dari Prancis dan Dekati China
"Bagi pemerintah sendiri alasannya begini kalau kita ikuti pendapat sebagian warga masyarakat Pilkada dilaksnakan sesudah pandemi berakhir, itu juga sulit diterima karena tidak ada satu pun orang yang bisa ramalkan kapan Covid-19 itu berakhir," lanjutnya.
Di lain pihak, penyelenggaraan Pilkada Serentak yang digelar di tengah wabah disebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan.
Hal ini diungkap oleh Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Firman Noor. Menurutnya, gelaran Pilkada di tengah pandemi sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.
Baca Juga: Potensi Gempa Magnitudo 9,6 dan Tsunami 20 meter Selatan Jawa Pernah Diungkap Peneliti di Tahun 2008
"Penyelenggaraan Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan akibat terabaikan aspek-aspek keselamatan manusia yang juga menjadi dasar tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945," kata Firman.***
