Network
GALAMEDIA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memprediksi Bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan diprediksi mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 persen-0,7 persen.
Sehingga bantuan dari pemerintah tersebut diklaim dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19
“Subsidi upah atau gaji dapat mendorong konsumsi rumah tangga 0,4 persen-0,7 persen. Meningkatnya konsumsi rumah diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi,” tutur Ida dalam konferensi pers secara virtual, Jumat 2 Oktober 2020.
Baca Juga: [Update] Jumlah Pasien Terpapar Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.317 Orang
BLT pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta ini, diharapkan Ida dapat meringankan beban rumah tangga. Khususnya bagi rumah tangga yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kami berharap bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer, misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri,” papar Ida.
Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah menargetkan dapat menyalurkan BLT kepada 15,7 juta pekerja. Namun, sejauh ini realisasinya baru 10,77 juta yang mendapatkan BLT tersebut.
Baca Juga: Keren, Produsen Mobil Indonesia Ekspor Mazda ke Jepang
Diungkapkan Ida, bahwa dalam penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap, yakni mulai dari gelombang I hingga V. Dengan rincian penyalurannya antara lain, di gelombang I sebanyak 2,48 juta pekerja; gelombang II sebanyak 2,98 juta pekerja; gelombang III sebanyak 3,47 juta pekerja; dan gelombang IV sebanyak 1,83 juta pekerja.
Kemudian, untuk gelombang V, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri baru saja mendapatkan data 618 ribu rekening dari BPJS Ketenagakerjaan. Dimana, data itu dikatakan masih harus dicek oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sementara untuk gelombang V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data,” ujar Ida.
Baca Juga: Polisi Ungkap Peningkatan Jumlah Korban Jiwa Kecelakaan Lalu Lintas pada Penerapan PSBB Jilid II
Dengan demikian, total ada sebanyak 14,8 juta data rekening calon penerima BLT pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, hanya 12,4 juta yang akhirnya diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, bahwa ada sebanyak 2,4 juta data pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang tidak lolos validasi penerima bantuan.
Mayoritas atau sebanyak 1,8 juta data tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang disusun pemerintah. Sementara sisanya 600 ribu data gagal dilakukan konfirmasi ulang.
Baca Juga: KAMI Diancam Moeldoko, Din Syamsuddin Tampar Balik: Kami Bukan Kumpulan Orang-orang Pengecut!
Sedangkan sebanyak 160 ribu data, ada yang dikembalikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperiksa ulang.
Agus mengatakan, pihaknya sudah mengembalikan lagi 137 ribu data ke Kementerian Ketenagakerjaan.
“Ini sudah kami perbaiki, yang kami kembalikan lagi (ke Kementerian Ketenagakerjaan) ada 137 ribu namun masih ada sisa retur yang belum diperbaiki,” pungkas Agus.***
