Network
GALAMEDIA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengingatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk tidak melempar berbagai ancaman terhadap rakyat dan KAMI pada khususnya.
Peringatan itu disampaikan Din merespons pernyataan Moeldoko yang meminta agar KAMI tak mengganggu stabilitas politik Indonesia.
Din menyatakan cara-cara mengancam dan pertunjukkan arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini.
Baca Juga: Donald Trump dan Istri Positif Covid-19, Dokter Gedung Putih Ungkap Kelangsungan Tugas Kepresidenan
"Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar 'ancaman' kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangan resminya Jumat 2 Oktober 2020.
Din menyatakan saat KAMI mendapat tantangan dan ancaman, justru akan menjadi pelecut untuk tetap berjuang.
"Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut. karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," kata Din.
Selain itu, Din juga menyetujui bila Moeldoko menganggap KAMI merupakan sekumpulan kelompok kepentingan. Diketahui, Moeldoko menyebut KAMI hanya berbentuk sekumpulan kelompok kepentingan.
KAMI, kata Din, memiliki kepentingan agar pemerintah dan jajarannya bisa bekerja mengemban amanat masyarakat.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Cair Bulan Ini, Sebanyak 3,3 Juta Pegawai Gigit Jari
Kepentingan itu diantaranya untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara yang dinilai banyak mengalami penyimpangan. Lalu, turut mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan.
Tak hanya itu, Din menyatakan KAMI berkepentingan mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.
KAMI turut mengingatkan pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Mungkin Selamanya Bersama Kita, Ucap Menko Polhukam Mahfud MD
"Bukan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh," kata dia.
Diketahui, KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 lalu. Kelompok ini memiliki tokoh utama seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo hingga Rochmat Wahab.
KAMI menamakan gerakannya sebagai gerakan moral. Mereka juga aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.***
