Network
GALAMEDIA - Omnibus Law terus menuai penolakan dari masyarakat. Bahkan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut menyoroti permasalahan tersebut.
Dalam sebuah unggahan di Twitter resmi miliknya @nazaqistsha pada 5 Oktober 2020 kemarin, Novel menyayangkan sikap pemerintah.
Menurutnya pemerintah seakan-akan menutup kedua telinga atas kritik dan saran yang banyak digaungkan oleh masyarakat bahkan pakar.
Baca Juga: Gojek Berikan Beasiswa Pendidikan untuk Putra Putri Mitra
"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibuslaw, sekalipun pakar & banyak yang katakan akan rugikan masyarakat," tulis Novel Baswedan.
Berbagai alasan disampaikan pemerintah dalam perancangan Omnibus Law. Pemerintah tetap menganggap hal tersebut jalan terbaik baik Tanah Air.
"Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana?," tuturnya.
Baca Juga: Kabur dari Lapas Tangerang, Cai Changpan Diketahui Sempat Salat di Hutan
Berkaca pada permasalahan UU KPK, Novel Baswedan mengungkapkan usai disahkan ternyata berimbas pada dampak yang cukup negatif bagi lembaga.
Namun, permasalahan yang terjadi di KPK tidak ditanggapi oleh para petinggi yang berwenang.
"Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK dibiarkan saja," tambahnya.
Baca Juga: KAMI Ini Bukan Gatot Nurmantyo Cs, Kutuk Oknum yang Ingin Memecah Belah Bangsa
Novel Baswedan, seperti dilansirkan Pikiran-Rakyat.com berjudul "Kritisi Omnibus Law, Novel Baswedan: Pemerintah Berpihak dan Bertindak untuk Siapa?" mengungkapkan, pemerintah seringkali mengatakan jika adanya ketidaksesuaian dari aturan maka bisa ajukan Judical Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.
"Lupa ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?," tulis Novel Baswedan pada 6 Oktober 2020.
Novel Baswedan pun menuliskan keheranannya melihat tingkah pemerintah. Pemerintah kini justru berhadapan dengan masyarakat bukannya melayani hak-hak rakyat.
Baca Juga: Tinggalkan Rumah Sakit, Donald Trump Langsung Terbang ke Gedung Putih
"Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya," tambahnya.
Menutup unggahannya, Novel Baswedan mempertanyakan kerja dan tindakan pemerintah yang berpihak kepada siapa.
"Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?," tanya Novel Baswedan.*** (Rahmi Nurfajriani/pikiran-rakyat.com)
