Network
GALAMEDIA - Ribuan buruh PT Kahatex yang berlokasi di Jalan Raya Cijerah, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja, Selasa (6/10), sebagai bentuk penolakan disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Kahatex melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja di halaman pabrik. Sementara buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi melakukan aksi orasi di pinggir jalan depan PT Kahatex.
"Kami menuntut menolaknya UU Omnibuslaw yang baru di sahkan kemarin. Sebab ada beberapa klausul yang bisa merugikan karyawan, seperti aturan karyawan kontrak, outsourching, cuti haid, pesangon, semuanya akan memberangus kaum buruh," ungkap Ketua PUK SPSI PT Kahatex, Endang junaedi disela aksi.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Kahatex melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja di halaman pabrik. Sementara buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi melakukan aksi orasi di pinggir jalan depan PT Kahatex.
"Kami menuntut menolaknya UU Omnibuslaw yang baru di sahkan kemarin. Sebab ada beberapa klausul yang bisa merugikan karyawan, seperti aturan karyawan kontrak, outsourching, cuti haid, pesangon, semuanya akan memberangus kaum buruh," ungkap Ketua PUK SPSI PT Kahatex, Endang junaedi disela aksi.
Baca Juga: Terjadi Lonjakan Gempa di Indonesia, Kepala BMKG Ajak Bangun Kesiapan Hadapi Tsunami
Meski sudah disahkan, kata Endang, pihaknya akan terus melakukan penolakan agar UU omnibuslawa tidak dilakasnakan.
"Pemerintah jangan sampai mempolitisir kaum buruh, kita yang sudah sakit jangan ditambah sakit. Meski sudah disahkan, kaum buruh tetap akan melakukan penolakan, karena anak cucu kami akan kelaparan gara-gara omnibuslaw," sebutnya.
Dijelaskan Endang, aksi penolakan UU Omnibuslaw akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Namun pihaknya tidak akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Kita akan terus melakukan aksi selama tiga hari sampai kamis. Aksinya tetap dilakukan disini. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Untuk jaga jarak memang agak sulit ya karena areanya terbatas, sementara kita ada sekitar 3 ribu orang," terangnya.
Meski sudah disahkan, kata Endang, pihaknya akan terus melakukan penolakan agar UU omnibuslawa tidak dilakasnakan.
"Pemerintah jangan sampai mempolitisir kaum buruh, kita yang sudah sakit jangan ditambah sakit. Meski sudah disahkan, kaum buruh tetap akan melakukan penolakan, karena anak cucu kami akan kelaparan gara-gara omnibuslaw," sebutnya.
Dijelaskan Endang, aksi penolakan UU Omnibuslaw akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Namun pihaknya tidak akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Kita akan terus melakukan aksi selama tiga hari sampai kamis. Aksinya tetap dilakukan disini. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Untuk jaga jarak memang agak sulit ya karena areanya terbatas, sementara kita ada sekitar 3 ribu orang," terangnya.
Baca Juga: Tak Pedulikan TIM TPGF, KKSB Nduga Tembaki Warga
Diakui Endang, aksi yang dilakukannya tidak sampai menghentikan produksi. Sebab tidak semua ikut aksi. "Total karyawan disini ada 17 ribu, yang ikut aksi sekitar 3 ribu orang. Jadi masih ada yang tetap bekerja. Kami yang tidak bekerja hari ini harus menerima konsekwensi tidak digaji," bebernya.
Diakui Endang, aksi yang dilakukannya tidak sampai menghentikan produksi. Sebab tidak semua ikut aksi. "Total karyawan disini ada 17 ribu, yang ikut aksi sekitar 3 ribu orang. Jadi masih ada yang tetap bekerja. Kami yang tidak bekerja hari ini harus menerima konsekwensi tidak digaji," bebernya.
