Network
GALAMEDIA - Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah berlangsung ricuh. Di Jakarta, sejumlah tempat dibakar massa.
Kondisi tersebut membuat pihak Istana Kepresidenan bereaksi. Mereka meminta kepada pihak-pihak yang tidak sepakat untuk mengambil jalur hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.
"Silahkan mengajukan judicial review ke MK ya, biar nanti MK yang memutuskan. Nanti pemerintah mengikutinya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Donald Trump Hapus Daftar Hitamnya, Prabowo Subianto Siap Jalin Kerjasama Pertahanan Dengan AS
Saat disinggung apakah pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan payung hukum Cipta Kerja, Donny menegaskan bahwa opsi tersebut hingga kini belum terpikirkan.
"Pemerintah belum mempertimbangkan opsi itu. Jadi yang saat ini mungkin adalah jalur konstitusional," katanya.
Donny lantas angkat bicara perihal demonstrasi yang dilakukan di dekat Istana Negara. Pemerintah mengimbau, agar demonstran tidak melakukan aksi anarkis yang merugikan banyak orang.
Baca Juga: Verifikasi Akun ShopeePay, Ada Fitur Tambahan dan Promo Lainnya
"Kita mengimbau demo digerakkan dengan damai, protokol kesehatan. Negara kita sedang susah karena Covid. Jadi kita mengimbau agar pendemo tidak melakukan kekerasan dan merusak," jelasnya.***
