Network
GALAMEDIA - Gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus terjadi di sejumlah daerah, tak terkecuali di Ibu Kota DKI Jakarta.
Beberapa hari lalu, saat buruh dan mahasiswa menggelar aksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah memilih 'kabur' ke Kalimantan.
Kondisi tersebut mendapat respon dari pendiri penerbit Mizan, Haidar Bagir. Lewat akun Twitter pribadinya, Haidar meminta Presiden Jokowi tak menghindari dan lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya.
Baca Juga: Ormas Islam Demo di Dekat Istana, Denny Siregar Singgung Soal DP Rumah Rp500 Juta
Haidar pun menyinggung soal gaya kepemimpinan otoriter, yang oleh sebagian orang dialamatkan kepada Jokowi saat ini.
"Otoriter berasal dari authority, maknanya penguasaan -> dlm jabatan atau keilmuan. Kuasa jabatan @jokowi dlm demokrasi bkn tnp batas. Pun bkn ilmuwan serba bisa," cuit dia, seperti dikutip Galamedia, Selasa, 13 Oktober 2020.
Haidar pun meyakini Jokowi masih bisa menjadi pemimpin yang baik bagi warga Indonesia.
"Jokowi msh bisa jadi pemimpin yg baik asal menghindarkan gaya kepemimpinan otoriter, lalu mendengar rakyat & ahli," tuturnya.
Baca Juga: Petinggi KAMI Diciduk Polisi, Rocky Gerung Rilis Video: UU yang Dibuat Tertutup Rencanakan Kejahatan
Dalam cuitan sebelumnya, Haidar juga mengungkit soal posisi pemerintah yang sebenarnya mendapatkan mandat atau kepercayaan dari rakyat.
"Otoriter" berasal dari "authority", maknanya penguasaan -> dlm jabatan atau keilmuan. Kuasa jabatan @jokowi dlm demokrasi bkn tnp batas. Pun bkn ilmuwan serba bisa. Jokowi msh bisa jadi pemimpin yg baik asal menghindarkan gaya kepemimpinan otoriter, lalu mendengar rakyat & ahli— Islam Cinta (@Haidar_Bagir) October 13, 2020
"Istilah: 1. Ruler, hrsnya diterjemahkan pelaksana aturan 2. Government, hrsnya "pengatur" 3. Power holder, maknanya mmg pemegang kuasa/penguasa. Yakni, utk mengatur/melaksanakan aturan Dan, dsbt apa pun, dlm demokrasi kekuasaan diberi rakyat. Maka, jangan gengsi mendengar rakyat," tulis dia.
Cuitan Haidar mendapat beragam tanggapan dari warganet. Mereka pun mempertanyakan kejelasan dari pernyataan tersebut.
Baca Juga: Ormas Islam Tuntut Jokowi Lengser, Ferdinand Hutahaean: Lama-lama Onta Pipis Pun Jadi Isu
"Saya bingung kategori rakyat dan ahli itu gimana? Bukankah apa yg dilakukan jokowi atas saran ahli dan untuk rakyat juga? Lalu siapa yg lebih berhak mengatas namakan ahli dan rakyat?" komentar warganet.
"Mustahil Pak Jokowi bergerak sendiri tanpa ada pembisik ahli. Bagiku Pak Jokowi adalah pilihan sah. Melabeli Pak Jokowi sebagai pemimpin yang tidak baik dan otoriter, saya kira itu simpulan yang ejakulasi dini," tulis netizen lain.***
