Network
GALAMEDIA - Menjelang pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran, dalam kegiatan Diseminasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di Grand Sunshine Resort and Convention, Soreang, Senin 16 November 2020.
“Netralitas ASN menjadi faktor yang sangat penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Namun, netralitas juga menjadi isu yang strategis dan banyak mendapat sorotan dari masyarakat, hingga pelaksanaan pilkada (pemilihan kepala daerah) selesai. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap stereotip bahwa ASN itu tidak netral, bisa dihilangkan,” jelas Pj Sekda.
Baca Juga: Pemerintah Kota Bandung Menghadirkan Gerai Pelayanan Publik di Summarecon Bandung
Tisna mengungkapkan, sejumlah upaya pun telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam menjaga netralitas, seperti sosialisasi, deklarasi, penerbitan surat edaran (SE) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN.
“Alhamdulillah, melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.554-BKPSDM/2020 pada tanggal 24 September lalu, pemerintah daerah telah membentuk Satgas Pengawasan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN,” ungkapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Besok Pukul 10.00 WIB Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Acara Habib Rizieq
Satgas tersebut, lanjut Tisna, bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN Kabupaten Bandung.
“Bagi ASN yang melanggar netralitas, akan kami berikan sanksi yang tegas, tepat, terpadu, efektif dan efisien, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Tisna.
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Mochamad Usman menuturkan, kegiatan diseminasi tersebut merupakan upaya lanjutan dalam menjaga netralitas ASN jelang pilkada 2020.
