Network
GALAMEDIANEWS - Majelis Sidang, yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, telah memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melakukan pelanggaran terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.
Laporan dengan nomor perkara 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tersebut diajukan oleh saksi dari Partai Demokrat, yaitu Saman.
Bagja menyatakan, "Majelis memutuskan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional."
Baca Juga: Bawaslu Persiapkan Diri Jelang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK
Selain itu, Bawaslu memberikan teguran kepada KPU, dengan harapan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
"Kami memberikan teguran kepada terlapor agar tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan," ujar Bagja.
Anggota Majelis Sidang, Puadi, menyatakan bahwa perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam Surat Keputusan KPU pada tanggal 20 Maret 2024.
"Setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini MK. Oleh karena itu, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Namun, diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah ditetapkan," ungkap Puadi.
Baca Juga: 14 Catatan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan PSU Kuala Lumpur
Bawaslu menilai bahwa KPU terbukti melanggar administrasi pemilu karena tidak menjalankan ketentuan Pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
Menurut Puadi, "Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jatim VI merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum."
Saman, pada Kamis (21/3), mengklaim mengetahui dugaan penambahan suara tersebut melalui Sirekap KPU. Awalnya, formulir C-Hasil suara Golkar menunjukkan angka yang lebih rendah, tetapi di D-Hasil suara tiba-tiba bertambah.
Ia menunjukkan bahwa dugaan penggelembungan suara tersebut terjadi di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan Kota Blitar.
Maka dari itu, ia meminta Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU agar melakukan perhitungan ulang C-Hasil seluruh TPS di kecamatan pada kabupaten/kota tersebut serta mengembalikan suara Golkar dan menyesuaikan hasil suara untuk partai yang terkait.***
