Network
Baca Juga: 4 Langkah Aman Menggunakan ShopeePay
Secara garis besar, ia mengukur dua variabel, yaitu tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan. Ia berusaha mencari tahu sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan mempengaruhi tingkat korupsi di daerah.
"Untuk mengukur tingkat korupsi daerah, kami menggunakan jumlah kasus korupsi yang sudah divonis bersalah (dan berkekuatan hukum tetap) yang melibatkan anggota eksekutif atau legislatif daerah," ujarnya.
Jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten dan kota selama 2005-2016. Daerah dengan kasus korupsi terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Toba Samosir.
Baca Juga: Rekrutmen CPNS 2021 Tak Ada Penerimaan Guru Jadi PNS, Begini Penjelasan BKN
"Kami mengukur kualitas pengelolaan daerah menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan daerah, lalu mengeluarkan penilaian dalam empat peringkat,"jelasnya.
Selain kedua variabel utama ini, ia juga melibatkan sejumlah karakteristik daerah sebagai variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan.
Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara tingkat korupsi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah - apakah kualitas pengelolaan yang buruk menyebabkan angka korupsi meningkat.
Hubungan sebab-akibat ini sangat mungkin terjadi sebaliknya: tingkat korupsi yang tinggi bisa saja mendorong sebuah daerah untuk tidak mengupayakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Dituding Berkhianat dan Guncang Kerajaan, Arab Saudi Jebloskan Perempuan Ternama ke Penjara
