GALAMEDIA – Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar berbarengan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.
Kondisi kedua partai ini begitu kontras di saat sama-sama sedang melaksanakan acara internalnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memimpin Rapimnas sejak awal acara digelar hingga keluar hasil keputusan.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Pemerintah Kini Hanya Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Airlangga menyebutkan bahwa hasil keputusan Rapimnas salah satunya tentang rumusan aturan organisasi dan program unggulan.
"Sejumlah keputusan Rapimnas di antaranya rumusan aturan-aturan organisasi dan program unggulan andalan," katanya di Jakarta, lansir Antara, 6 Maret 2021.
Salah satu dari program unggulannya yakni "Yellow Klinik" yang dibentuk Golkar di seluruh tingkatan mulai dari DPD hingga DPC.
Program tersebut dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
Baca Juga: Pilgub Jabar 2024 Masih Jauh, Anggota DPR RI Mulyadi Siap Manggung
"Klinik ini dapat menjadi sarana Golkar untuk hadir di tengah-tengah masyarakat," ucap Airlangga.
Dia pun mengharapkan agar klinik dari Partai Golkar tersebut bisa menjadi klinik pertama sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
"Beberapa akan didorong untuk menjadi klinik pertama," kata Ketum Golkar tersebut.
Menko Ekonomi itu ingin uji rapid antigen hingga tes PCR dapat turut terlaksana di Yellow Klinik.
Airlangga pun meminta agar program Golkar soal media penggalangan opini dapat diaktifkan kembali mulai tingkat pusat hingga desa.
Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat, Jimly Asshidiqie: Bisa Saja Presiden Angkat KSP Baru
Rapimnas I Partai Golkar ini telah diikuti oleh 34 perwakilan DPD Partai Golkar se-Indonesia, ormas Hasta Karya dan beberapa sayap Golkar lainnya.
Politisi senior Akbar Tanjung selaku Ketua Dewan Kehormatan dan Aburizal Bakrie selaku Ketua Dewan Pembina turut hadir dalam Rapimnas I tersebut.
Di pihak lain, kondisi Partai Demokrat sedang berada di ujung jurang dualism kepemimpinan.
Hal ini diperparah dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Kadinkes dan Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Penanganan Covid-19 di Ponpes Asyifa Subang
Dengan dasar ingin menggantikan AHY, para kader Demokrat yang hadir di KLB memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Pasca terpilihnya, Moeldoko langsung mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk mengembalikan kejayaan.
"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat," ucapnya di Deliserdang, 5 Maret 2021.
Sementara di kubu AHY, pihaknya segera meminta pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap KLB yang dianggap ilegal tersebut.***