GALAMEDIA – Persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.
Terlebih lagi adanya pemecetan 75 pegawai kredibel KPK termasuk Novel Baswedan yang tak lolos TWK membuat isu ini semakin heboh.
Menanggapi hal ini, Mardani Ali Sera salah satu politisi PKS melalui Twitternya @MardaniAliSera membuat beberapa cuitan.
Baca Juga: Ustaz Tengku Zulkarnain Wafat, Dikabarkan Berjuang dari Serangan Covid-19 Sejak Pekan Lalu
Menurut Mardani, KPK besar karena adanya pegawai KPK yang berdedikasi selama ini. Aneh rasanya jika pegawai ini dianggap tak lolos TWK.
“Bismillah,besarnya KPK krn para pegawai KPK yg berdedikasi selama ini. Aneh jk org2 spt ini dianggap bermasalah wawasan kebangsaannya. Terlebih jk lihat berbagai pertanyaan nyeleneh yg ditujukan kpd mereka. Apakah inti permasalahannya krn mereka ‘radikal’ dlm memberantas korupsi?” tulisnya.
Padahal, kata Mardani, secara peraturan UU KPK baru tidak mengatur alih status pegawai KPK melalui TWK.
Baca Juga: Innalillahi, Ustadz Tengku Zulkarnain Meninggal Dunia, Diduga Akibat Covid-19
“Ada sekitar 75 pegawai KPK yg mau diberhentikan krn test wawasan kebangsaan yg berkaitan dgn alih fungsi smp alih status kepegawaian KPK jd ASN. Lucu jk melihat test ini krn scr peraturan per UU KPK yg baru tdk mengatur alih status kepegawaian KPK melalui test wawasan kebangsaan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan, pemberantasan korupsi bukan hanya mau dilumpukan tapi memang ingin dimatikan.
“Jk dilihat,kondisi kita dlm pemberantasan korupsi saat ini kian parah di bulan Ramadhan, miris. Bulan yg semestinya membentuk pribadi kita yg anti korupsi & anti suap. Dpt dikatakan upaya pemberantasan korupsi tdk hny mau dikerdilkan/mau dilumpuhkan, tetapi memang ingin dimatikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Tim Satgas Covid-19 Nasional Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di Kota Cimahi
Saat ini KPK benar-benar di ujung tanduk, Mardani berpendapat.
“Publik perlu menyadari bahwa KPK saat ini benar2 ada diujung tanduk. Setidaknya ada 3 monumen reformasi, yakni KPK, KPU,hingga Mahkamah Konstitusi. Monumen yg didirikan oleh mahasiswa, LSM & akademisi di 1998. Kt tak ingin salah satunya hancur lebur & jd buta huruf trhdp keadilan,” tandas dia.
Kata Mardani memberantas korupsi kadang perlu dilakukan secara ‘radikal’ karena koruptor juga radikal.
Baca Juga: Warga DKI Jakarta Meninggal Usai Vaksinasi AstraZeneca, Anies Baswedan Langsung Bereaksi
“Mesti diingat, terkadang memberantas korupsi perlu dilakukan dengan ‘radikal’, karena para koruptor pun juga radikal. Alur, jenis tes sampai soal2 dalam tes pun hrs sdh dikurasi dgn baik. Jika skg menimbulkan pertanyaan publik, sesuai asas transparansi, mesti diumumkan ke publik,” terangnya.
“Jika tidak, #SkandalNasionalKPK ini kian larut,” terang dia.
Kemudian Mardani mengajak kita menjaga KPK.
“Sekali lagi, kita perlu menjaga KPK, kita perlu merawat KPK, dan kita perlu mempertahankan KPK yang berintegritas. Kalau KPK ter suborganisasi terus menerus, maka tanda-tanda yang buruk bagi kemajuan bangsa ini,” ujarnya. ***