GALAMEDIA - Lembaga DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Hal itu tak lepas dari diterbitkannya surat tentang fasilitas hotel berbintang bagi para anggota parlemen yang menjalani isolasi mandiri jika dinyatakan positif terpapar Covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG) dan gejala ringan.
Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu dituangkan dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Indra Iskandar.
Dua hotel yang disiapkan yaitu Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat.
Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi tenaga ahli maupun staf DPR yang terpapar Covid-19.
Tak cuma tempat, anggota DPR juga bakal mendapat fasilitas lain saat menjalani isoman.
Di antaranya makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam), laundry tiga potong baju per hari, free Wi-Fi dan parkir, konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis), kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin dan satu kali tes PCR di hari ke-7.
Menyikapi layanan spesial itu, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan secara tegas menolaknya.
Bagi dia, kebijakan itu berlebihan karena saat ini tak sedikit masyarakat yang justru berada dalam kondisi kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
"Tidak pada tempatnya anggota DPR RI diistimewakan, sudah seharusnya itu disadari oleh semua anggota legislatif," tegas Farhan dalam keterangan persnya, Kamis 29 Juli 2021.
Baca Juga: Jawab Replik KPK, Dadang Suganda Berharap Mencegah Kedzaliman: Semoga Hakim Masuk Golongan yang Adil
"Anggota DPR sama dan setara dengan masyarakat, maka semua harus diperlakukan dengan layak dan adil dalam pemberian layanan kesehatan publik," sambung dia.
Farhan menyatakan, lebih baik juga fasilitas yang disiapkan untuk anggota DPR itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga memastikan, Fraksi NasDem secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga itu.
"Kita berempati dulu saat sekarang ini. Anggota DPR tidak dipaksa untuk tiap hari bekerja di kantor, tapi juga melakukan PPKM, maka risikonya rendah," ujar mantan presenter ini.
"Kalau terinfeksi Covid-19 dan memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah jabatan, sudah sewajarnya anggota DPR isoman dengan upaya sendiri," lanjut dia.
Pria berkaca mata ini mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, seharusnya anggota dewan meningkatkan kenerjanya dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga: Indonesia Juara Angka Kematian Akibat Covid, Netty: Pemerintah Harus Pantau Pasien Isoman!
Terlebih di tengah banyaknya warga miskin yang semakin kesulitan akibat PPKM Darurat.
"Jangan sampai kebijakan tersebut membuat kepercayaan publik terhadap DPR merosot. Jangan pula muncul kesan DPR dan masyarakat berjarak dengan adanya pemberian fasilitas khusus tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut Farhan mengungkapkan, saat ini DPR mendukung penuh penggunaan APBN untuk menangani Covid-19 hingga ranah masyarakat yang terdampak terutama pada fasilitas kesehatan (faskes).
"Faskes milik pemerintah pusat dan daerah masih harus ditambah untuk kepentingan banyak orang, terutama masyarakat yang tidak mudah akses ke faskes," ujarnya.
"DPR berkomitmen memberi dukungan peningkatan APBN untuk layanan kesehatan publik, khususnya menghadapi pandemik yang membawa krisis sekarang ini. DPR RI bagian tidak terlepaskan dari upaya perjuangan bersama menghadapi permasalahan bangsa," pungkas Farhan memastikan.***