Isu Pilpres 2024 Diundur Mencuat, Benny Harman: Jika Ditunda, PLT Presiden Dipegang Menlu, Menhan dan Mendagri

16 Januari 2022, 12:55 WIB
Politisi Partai Demokrat Benny K Harman./DPR /

GALAMEDIA - Lagi dan lagi kabar mengejutkan tengah menghampiri Indonesia. Berhembus kabar bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diundur waktu pelaksanannya.

Perlu diketahui, sampai saat ini jadwal Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 masih belum ditetapkan oleh KPU.

Kabar tersebut semakin mencuat, usai Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa survei menunjukkan pelaku usaha cenderung setuju jika Pilpres 2024 diundur.

Menurutnya, para pelaku usaha baru saja mulai bangkit usai sempat diterpa pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Tidak Wajar Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, Rocky: Gak Wajar? Semua Orang Berhak Melapor!

"Dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan," ucapnya.

"Kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik," lanjutnya.

Kabar mencuatnya diundurnya Pilpres 2024 tersebut lantas ditanggapi oleh anggota DPR, Benny Harman.

Melalui akun Twitter pribadina @BennyHarmanID, politisi Partai Demokrat tersebut nampak menyinggung soal adanya isu bahwa Pilpres akan dimundurkan waktu pelaksanaannya.

Dalam unggahannya, jika ada kelompok tertentu yang ingin Pilpres diundur demi Presiden Jokowi bisa mengawal proyek Ibu Kota Negara (IKN), jelas hal tersebut adalah pemahaman yang sesat.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir Masyarakat Tetap Waspada

"Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat," ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @BennnyHarmanID pada Minggu, 17 Januari 2021.

Dalam unggahan yang sama, Benny Harman lanas menegaskan bahwa jika Pilpres 2024 ditunda, maka yang terjadi adalah DPR dan DPD tetap, sementara jabatan presiden yang menjabat akan berhenti serta digantikan oleh Plt Presiden.

Lebih jauh, politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa Plt Presiden itu nantinya akan dipegang oleh triumvirat, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri.

"Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya.#Liberte!" katanya.

Perlu diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi sendiri akan berakhir pada tahun 2024 mendatang.***

Editor: Lucky M. Lukman

Tags

Terkini

Terpopuler