GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Penetapan tersebut dilakukan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Keppres itu diketahui telah ditandatangani oleh Jokowi pada 24 Februari 2022 yang lalu.
"Kesatu, menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur," demikian disebutkan dalam Keppres tersebut seperti dikutip dari laman resmi Sekretaris Negara Rabu, 2 Maret 2022.
Namun kini Keppres yang dikeluarkan Jokowi itu justru menuai sorotan publik karena nama Jenderal Soeharto tak terdapat di dalamnya.
Diketahui bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu Jenderal Soeharto yang juga Presiden ke-2 RI masih berpangkat Letkol.
Dia saat itu merupakan komandan lapangan yang tugasnya memimpin pasukan penyerang Belanda namun namanya justru sama sekali tak disebut dalam Keppres itu.
Tanggapan terhadap Keppres tersebut salah satunya datang dari eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.
"Kok gini amat ya," cuit Said Didu singkat lewat akun Twitternya @msaid_didu Rabu, 2 Maret 2022.
Baca Juga: Luhut Terseret Polemik Wacana Tunda Pemilu, Demokrat: Aroma Bangkai Menyeruak
Selain itu, warganet juga ikut ramai membicarakan soal lenyapnya nama Soeharto dalam Keppres Jokowi.
"Hanya PKI dan atau Penghianat Bangsa yang mau hapus nama Soeharto dalam sejarah perjuangan meraih kemerdekaan Negara Republik Indonesia," sebut akun @RomitsuT.
Hal senada juga dikatakan eks Setkab era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam.
"Apa benar berita ini?...Sebagai aktivis saya kritis...tapi Nama Pemimpin yang telah Berjasa untuk RI, tercatat dlm Sejarah RI, tetap saya hormati, dan doakan jasa amalan pengabdiannya...tidak ada dendam; dan main hapus namanya...," kata Dipo Alam lewat akun Twitter @dipoalam49.***