GALAMEDIA - Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) menilai kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN telah gagal. Mereka pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengganti Erick Thohir.
"Kami kira Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi Presiden Jokowi," kata Koordinator RBJJ, Aidil Fitri.
Aidil mengungkapkan, selama dipegang kendalinya oleh Erick Thohir, BUMN tidak mampu menjadi penopang utama yang memutar roda perekonomian bangsa. Padahal, BUMN memiliki aset hingga Rp 8 ribu triliun.
Baca Juga: Daftar 10 Drama Korea yang Tayang di Bulan Agustus 2020, Jangan Sampai Dilewatkan
"Namun, pertumbuhan ekonomi tetap anjlok hingga minus 5,32 persen. Kami kira ini bukti BUMN tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat," tegas Aidil, dikutip dari wartaekonomi.co.id, Rabu, 12 Agustus 2020.
Ditambahkan Aidil, pihaknya juga selama ini menyoroti kinerja Kementerian yang membawahi puluhan BUMN itu. Menurut dia, dalam dua bulan terakhir ini Kementerian BUMN menjadi kementerian paling gaduh.
Ia mengungkit soal pernyataan Erick Thohir yang menjadi viral, terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin.
Baca Juga: Jaksa Pinangki Jadi Tersangka, Aset Tanahnya Tersebar di Bogor dan Jakarta
"Kami menilai itu hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini," ujar dia.
Ia kembali merinci sejumlah kegaduhan di Kementerian BUMN. Di antaranya soal pertentangan data jumlah utang BUMN, penempatan TNI/Polri aktif sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah, hingga rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN.
Baca Juga: Bongkahan Es di Kutub Utara Terbelah, Ukurannya Seluas Pulau Galang yang Jadi Lokasi RS Corona
Bahkan, ujar Aidil, logo baru BUMN di tengah pandemi Covid-19 dan video deklarasi capres 2024 juga membuat gaduh. Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar juga pernah mencuat.
"Gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3.425 karyawan BUMN," tandasnya.***