GALAMEDIANEWS - Saksi sekaligus pelapor, Rizsal Epani HM mengaku kebingungan dikarenakan data sandingan C plano atau C hasil tidak dibawa pihak terlapor dalam persidangan yang digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat. Selasa, 5 Maret 2024.
Adapun terlapor tersebut yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang melibatkan 6 ketua PPK dari 6 Kecamatan di Bandung Barat itupun hanya membawa salinan D1 salinan yang memang hasil daripada pleno kecamatan. Sebaliknya C hasil dibawa pihak pelapor.
Padahal, Riszal mengatakan, semua proses sandingan data sudah disampaikan. Bahkan, bukti yang dibawa pelapor menjadi perbandingan dalam sidang yang berlangsung.
"Bukti yang kita bawa ternyata dipakai dalam sidang perbandingan. Karena pihak pelapor yang membawa C Plano ataupun C salinan, padahal seharusnya pihak terlapor membawa juga," ujar Riszal Epani setelah selesai mengikuti sidang pemeriksaan yang di laksanakan di kantor Bawaslu KBB yang selesai hingga pukul 23 40 WIB.
Dijelaskan Riszal, adanya temuan baru dalam dugaan kecurangan suara pada Pemilu 2024 di KBB berawal dari 300 TPS dan bertambah menjadi 600 TPS terindikasi adanya pergeseran suara. Namun, yang terperiksa sebanyak 350 TPS dikarenakan terbatas regulasi.
"Yang terperiksa hanya 350 TPS karena terbatas regulasi, mungkin saya akan melakukan upaya hukum lain ditingkat berikutnya," ucapnya.
Selain itu, Rizsal menilai, ini merupakan hal yang penting dalam menjaga marwah dan citra demokrasi Pemilu 2024, khususnya di Bandung Barat. Pasalnya, kecurangan pergeseran suara bukan jumlah yang sedikit karena angkanya pun sangat besar yang dipastikan berdampak pada siapa yang akan mewakili Jabar II.
Tak hanya itu, Riszal menambahkan, dalam dugaan kecurangan terkait pergeseran suara akan dibuka secara terang benderang dalam putusan yang akan dibacakan ketua majelis persidangan Bawaslu KBB.
"Layak kah seorang wakil rakyat dipilih dengan proses yang tidak baik karena saya selalu berprinsip hasil yang baik akan hadir melalui proses yang baik," tuturnya.
Selanjutnya, kata Rizsal, pihaknya belum bisa menyebutkan nama dan partai politik yang diduga melakukan pergeseran suara. Sebab, yang berhak menyampaikan adalah majelis dari Bawaslu KBB.
"Ini masih dalam pemeriksaan belum menjadi konsumsi publik. Untuk caleg dan partainya saya tidak bisa menyebutkan karena kita sebagai pelapor. Tetapi yang berhak menyebutkan nama caleg dan parpolnya nanti adalah majelis setalah putusan," katanya.
Disinggung tentang langkah yang akan dilakukan mengingat rekapitulasi penghitungan suara sudah masuk tingkat Provinsi Jabar, Rizsal memastikan bakal menempuh jalur hukum lantaran pihaknya ingin mengetahui hasil murni perolehan suara salah seorang Caleg DPR RI dari Dapil Jabar 2 di KBB.
"Rencana sidang diundang jam 11.00 WIB, mungkin nanti ada rekan saya yang akan mewakili, karena saya sendiri akan menyiapkan diri untuk melakukan upaya hukum lain supaya ini terang benderang," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi menambahkan, pelaksanaan sidang pemeriksaan sudah dilakukan mulai dari sidang tahapan agenda jawaban terlapor, dilanjutkan pemeriksaan dan kesimpulan. Termasuk, fakta-fakta persidangan yang muncul pun juga menjadi pertimbangan nanti putusan pihaknya dari Bawaslu KBB.
"Intinya, kami sudah mengagendakan dan tadi saya undang secara langsung kepada pihak pelapor dan terlapor bahwa untuk besok (siang hari ini) merupakan agenda putusan," ujarnya.
Bahkan, dari sekarang sudah mulai merekap dan fakta-fakta persidangan sudah mengumpulkan.
"Tinggal hasil dari pemeriksaan sebagai bahan untuk di plenokan," kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah menandaskan. ***